DOJ Ungkap Ratusan Laptop “Farm” di Texas Dipakai Korea Utara untuk Menyusup ke Lebih dari 70 Perusahaan AS

Menurut pernyataan DOJ, aparat federal menyita lebih dari 180 unit komputer yang sebelumnya dikirim ke karyawan baru perusahaan AS. Para karyawan itu ternyata adalah mata-mata Korea Utara yang memakai identitas curian warga AS untuk memperoleh pekerjaan. Penyelidikan mengidentifikasi setidaknya dua “fasilitator” Amerika yang membantu mengatur pengiriman perangkat keras tersebut. Penggerebekan mencakup lebih dari 40 lokasi di Texas, menjadikannya jumlah rumah atau tempat tinggal yang paling banyak terdeteksi dalam operasi serupa.

CrowdStrike, perusahaan keamanan siber yang bekerja sama dengan FBI, menjelaskan bahwa laptop farm merupakan komponen krusial bagi strategi Korea Utara. “Tanpa keberadaan fisik di Amerika, peretas Korea Utara menghadapi hambatan teknis, keuangan, dan hukum. Laptop farm memungkinkan mereka mengendalikan jaringan komputer secara langsung dari dalam wilayah AS,” kata perwakilan CrowdStrike. Dengan mengoperasikan perangkat keras di dalam negeri, peretas dapat menghindari deteksi sistem keamanan yang mengandalkan geolokasi atau pemantauan lintas batas.

DOJ memperkirakan setidaknya 70 perusahaan berbasis di AS telah berhasil disusupi. Sektor yang terdampak meliputi layanan kesehatan, dukungan siber, ritel, telekomunikasi, dan manufaktur, dengan konsentrasi kasus di Ohio serta 16 negara bagian lainnya, termasuk Distrik Columbia. Total kerugian yang diperkirakan dihasilkan dari pencurian data dan dana mencapai sekitar tiga juta dolar AS. Nama perusahaan tidak diungkapkan karena penyelidikan masih berjalan.

Pernyataan DOJ menegaskan bahwa “perangkat IT Korea Utara semakin banyak merekrut fasilitator Amerika untuk mengatasi peningkatan deteksi oleh sektor swasta dan tindakan penegakan hukum.” Dalam beberapa kasus, fasilitator tersebut bahkan menurunkan seluruh pekerjaan ke pihak ketiga yang berstatus warga asing, memperluas jaringan operasional peretasan.

Implikasi temuan ini bagi perusahaan di AS cukup signifikan. Pertama, keberadaan laptop farm menunjukkan celah dalam proses rekrutmen dan verifikasi identitas karyawan baru, terutama pada posisi yang melibatkan akses ke sistem TI internal. Kedua, model operasional yang mengandalkan perangkat keras fisik di dalam negeri menantang pendekatan keamanan tradisional yang mengandalkan firewall berbasis jaringan. Ketiga, kerugian finansial meski terbilang “hanya” tiga juta dolar, menandakan potensi eksfiltrasi data yang lebih luas, termasuk informasi medis, data pelanggan, dan rahasia dagang.

• Sebagai langkah mitigasi, pakar keamanan menyarankan beberapa tindakan praktis:
• Memperketat proses onboarding dengan verifikasi identitas ganda (misalnya, pemeriksaan biometrik atau data kependudukan resmi).
• Melakukan audit inventaris perangkat keras secara rutin, memastikan setiap laptop atau workstation yang masuk ke jaringan perusahaan tercatat dan terdaftar.
• Mengimplementasikan segmentasi jaringan (network segmentation) sehingga akses ke data sensitif terbatas pada segmen yang terkontrol.
• Menggunakan solusi deteksi ancaman berbasis perilaku (behavior‑based threat detection) yang dapat mengidentifikasi aktivitas tidak biasa pada perangkat, meskipun berada di lokasi fisik yang sah.

Kasus ini menegaskan bahwa ancaman siber kini tidak hanya bersifat virtual; elemen fisik seperti laptop farm dapat menjadi pintu masuk utama bagi aktor negara. Pengawasan yang lebih ketat pada rantai pasokan perangkat, serta kolaborasi antara regulator, penegak hukum, dan sektor swasta, menjadi kunci untuk menutup celah yang dimanfaatkan oleh peretas berafiliasi dengan rezim otoriter.