Ketua BTN PSSI Senang Lihat Sumut Aktif Dukung Timnas Kelompok Umur

JAKARTA / INDONESIA — Randy Prasatya, Ketua Bina Tanah Nasional (BTN), mengungkapkan kepuasan atas dukungan aktif pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terhadap pengembangan timnas kelompok umur pada kongres Biasa Pemilihan Ketua PSSI...

---

Pada 12 Oktober, kongres tersebut menampung beberapa gubernur, pejabat PSSI, dan tokoh sepakbola. Prasatya mengapresiasi kehadiran Gubernur Sumut, yang menurutnya merupakan “bentuk perhatian nyata” terhadap sepakbola nasional. Ia menegaskan bahwa Sumut telah menjadi tuan rumah Piala Kemerdekaan 2025, turnamen persiapan Piala Dunia U‑17, yang diadakan di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Turnamen tersebut menampung empat tim, termasuk Indonesia U‑17, dan menjadi ajang uji coba bagi pemain muda sebelum ke kompetisi internasional.

---

Pilar Dukungan Pembinaan Daerah

1. Infrastruktur
2. Piala Kemerdekaan 2025 memanfaatkan fasilitas Stadion Utama Sumut, yang telah direnovasi dengan biaya sekitar Rp 1,2 miliar. Renovasi meliputi lapangan, markas, dan fasilitas medis, sehingga memenuhi standar FIFA untuk turnamen usia. Peningkatan infrastruktur ini menandai investasi jangka panjang di wilayah Sumut, membuka peluang bagi klub-klub lokal untuk mengadakan pelatihan berkualitas.

1. Dana dan Logistik
2. Pemerintah Provinsi Sumut menanggung biaya logistik, termasuk transportasi, akomodasi, dan keamanan. Anggaran tersebut dianggarkan Rp 800 juta, yang sebagian besar berasal dari dana Pembangunan Daerah (PENDAPATAN) dan dana alokasi khusus (DAK). Hal ini menunjukkan komitmen fiskal daerah terhadap pengembangan olahraga.

1. Kebijakan Dukungan
2. Gubernur Sumut menegaskan bahwa kebijakan “Pemberdayaan Olahraga Daerah” akan menambah 5 % anggaran olahraga tahunan, berfokus pada program pelatihan usia 12‑18 tahun. Kebijakan ini bertujuan menumbuhkan bakat lokal dan meminimalisir ketergantungan pada pusat pelatihan nasional.

1. Sinergi dengan PSSI
2. Prasatya menilai bahwa kehadiran gubernur di kongres memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan PSSI. Namun, ia juga menyebutkan bahwa dukungan serupa masih “sulit ditemukan” di provinsi lain, menyoroti ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya olahraga di Indonesia.

---

1. Peningkatan Kinerja Timnas
2. Dengan fasilitas yang memadai dan dukungan dana, pemain muda Indonesia di Sumut dapat menjalani pelatihan intensif. Hal ini berpotensi meningkatkan kualitas pemain U‑17 yang akan dipertandingkan di Piala Dunia, mengurangi ketergantungan pada pelatihan di Jakarta.

1. Model Replikasi di Daerah Lain
2. Keberhasilan Sumut menjadi contoh bagi provinsi lain untuk memanfaatkan infrastruktur olahraga sebagai alat pembangunan sosial. Jika pemerintah daerah lain mengikuti jejak Sumut, maka akan tercipta jaringan pelatihan regional yang lebih terintegrasi.

1. Risiko Ketergantungan dan Ketidaksetaraan
2. Meski dukungan Sumut menguntungkan, masih ada risiko bahwa daerah dengan sumber daya terbatas tidak dapat meniru model ini. Hal ini dapat memperburuk ketimpangan dalam distribusi bakat sepakbola nasional.

1. Kebijakan Pemerintah Pusat
2. Keberhasilan Sumut dapat mendorong pemerintah pusat untuk mengalokasikan lebih banyak dana ke program olahraga daerah. Namun, tanpa koordinasi yang jelas, potensi “tumpang tindih” kebijakan dapat menimbulkan birokrasi tambahan.

---

Respon Publik dan Ahli

Para pengamat olahraga, seperti Dr. Siti Rahmawati, pakar kebijakan olahraga di Universitas Indonesia, menilai bahwa dukungan Sumut menandai langkah awal menuju sistem pengembangan sepakbola berbasis daerah. Ia menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap hasil turnamen dan penggunaan data pemain untuk meningkatkan strategi pelatihan.

Di sisi lain, kelompok masyarakat sipil di Sumut, melalui forum “Sepakbola untuk Semua”, menyoroti perlunya transparansi dalam alokasi dana dan partisipasi komunitas lokal dalam pengelolaan fasilitas.

---

Kongres Biasa Pemilihan Ketua PSSI Sumut 2026‑2030 menandai peristiwa penting dalam sejarah sepakbola Indonesia. Dukungan Sumut—melalui infrastruktur, dana, dan kebijakan—menjadi contoh konkret bagaimana pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam pembinaan timnas kelompok umur. Meskipun masih ada tantangan dalam replikasi di provinsi lain, langkah ini membuka jalan bagi model pengembangan sepakbola berbasis daerah yang lebih terintegrasi, menambah lapisan kebijakan publik yang berorientasi pada peningkatan daya saing pemain muda di kancah internasional.