KPK Bongkar Skema Korupsi Dana Siap Pakai BNPB: Praktik Marak Sejak 2022

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengonfirmasi durasi praktik tersebut kepada wartawan di Prambanan, Yogyakarta, pada Rabu (14/10/2026). Ia menyatakan bahwa penelusuran bukti menunjukkan pola penyimpangan telah terjadi selama tiga hingga empat tahun terakhir. "Kalau soal lamanya, sudah beberapa tahun ditarik ke belakang, ya kurang lebih sekitar tiga-empat tahun tarik ke belakang... dari 2022 sampai sekarang ya, 2026 ini," ujar Setyo. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa korupsi dana bencana telah menjadi tradisi birokrasi yang terstruktur di lembaga negara tersebut.

Dana Siap Pakai (DSP) adalah mekanisme anggaran khusus yang dirancang agar proses pencairan bantuan bencana dapat dilakukan secara cepat, tanpa menunggu prosedur perencanaan anggaran tahunan yang panjang. Tujuannya adalah memastikan logistik dan bantuan darurat tiba tepat waktu saat bencana terjadi. Namun, dalam kasus BNPB, mekanisme cepat ini justru dieksploitasi. Pejabat BNPB diduga memanfaatkan celah penunjukan langsung (direct appointment) kepada pihak swasta untuk mengalokasikan dana tersebut. Alih-alih digunakan untuk pembelian logistik atau kontraktor tanggap darurat, dana tersebut diduga dicuci atau dialihkan untuk kepentingan pribadi para pejabat.

Modus operandi ini sangat merugikan negara karena mengaburkan jejak audit. Dengan penunjukan langsung, proses tender terbuka yang transparan diabaikan, memungkinkan pejabat memilih rekanan yang bersedia memotong harga atau memberikan komisi di luar kontrak. Setyo mengakui bahwa total kerugian negara hingga saat ini belum dapat dipublikasikan secara presisi karena proses penyidikan masih terus berjalan untuk menghitung nilai pasti dari serangkaian transaksi yang dicurigai.

Penetapan lima tersangka ini hanyalah puncak dari gunung es. Dalam perspektif hukum, kasus ini berpotensi dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum dan penggelembungan nilai. Jika terbukti melibatkan lebih banyak pejabat struktural, kasus ini bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang (TPPU), yang mana aset hasil korupsi dilacak dan disita.

Dampak dari skandal ini jauh melampaui angka kerugian fiskal. Kepercayaan publik terhadap institusi negara dalam manajemen krisis runtuh ketika dana yang seharusnya menyelamatkan nyawa rakyat justru menjadi sumber keuntungan pribadi pejabat. Setiap rupiah yang seharusnya menjadi tenda darurat, makanan siap saji, atau alat medis, kini menjadi bukti permakara dalam sidang tipikor.

Pemerintah dan DPR wajib melakukan evaluasi total terhadap mekanisme DSP di seluruh kementerian dan lembaga. Kecepatan pencairan tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan transparansi dan akuntabilitas. Sistem verifikasi independen dan audit real-time harus diterapkan agar dana kebencanaan benar-benar sampai ke tangan korban, bukan masuk ke kantong para koruptor. Publik kini menanti apakah KPK akan mengusut tuntas hingga ke akar rantai komandannya, ataukah kasus ini akan berhenti pada level eksekutor saja.