Muslim Tetangga RI Kecam Pemerintah, Mau Intervensi Khotbah Jumat
Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana Dewan Wakaf Jammu dan Kashmir untuk menyeragamkan khotbah Jumat di masjid-masjid wilayah yang dikelola India menuai kecaman dari ulama dan politisi Muslim. Kebijakan itu dinilai berpotensi membatasi kebebasan beragama dan memperluas kendali pemerintah atas kehidupan keagamaan umat Islam.
Dewan Wakaf yang dipimpin Darakshan Andrabi, tokoh yang berafiliasi dengan Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, menyebut khotbah seragam diperlukan untuk membahas persoalan sosial, termasuk penyalahgunaan narkoba. Andrabi mengatakan sebuah komite beranggotakan ulama senior akan menentukan materi khotbah.
Namun, seorang ulama yang mengikuti pertemuan dewan tersebut mengatakan kepada Al Jazeera bahwa keberatan para peserta tidak mendapat tanggapan.
"Dia mengatakan bahwa keputusan mereka sudah final, mengingat proses penyusunannya telah berlangsung selama empat tahun," ujarnya, dikutip Kamis (15/10/2026).
Pada Minggu, Dewan Wakaf memanggil sekitar 1.500 ulama dan pengkhotbah untuk membahas rencana tersebut, baik secara langsung maupun daring. Sejumlah peserta mengaku tidak memperoleh penjelasan rinci mengenai susunan komite yang akan menentukan isi khotbah. Mereka juga khawatir arahan tersebut berpotensi bertentangan dengan ajaran Islam dan membatasi kewenangan ulama dalam menentukan materi ceramah.
Politisi senior Kashmir, Nayeem Akhtar, menilai dewan telah melampaui tugas administratifnya. Ia juga mempertanyakan apakah lembaga pemerintah dapat mendikte cara pemuka agama Hindu atau Kristen menjalankan ibadah dan menyampaikan khotbah.
Koleksi Promo Terlaris & Diskon Kilat Shopee
Penawaran produk terfavorit pilihan warganet dengan voucher cashback, diskon kilat, dan bebas ongkir.
Promo Domain .ID & Cloud Server Cepat
Solusi domain murah, server NVMe cepat, dan proteksi SSL resmi.
