Polisi Tetapkan 9 Tersangka TPPO KM Maulana: Ada Direktur hingga Kapten

Kamis (15 Oktober 2026) – Kepolisian mengumumkan penetapan sembilan tersangka dalam dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan anak buah kapal (ABK) KM Maulana 23. Dari total tersebut, tujuh orang telah ditahan. Penetapan ini merupakan lanjutan penyelidikan yang dimulai sejak Mei 2026 setelah beberapa ABK melaporkan perlakuan paksa dan pemindahan kerja secara ilegal.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri menyatakan, “Berdasarkan hasil penyidikan, kami telah menetapkan sembilan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tujuh di antaranya.” Ia menambahkan bahwa semua tersangka berada dalam jaringan yang memanfaatkan posisi strategis di industri pelayaran untuk memaksa ABK bekerja di luar kontrak, menahan dokumen perjalanan, serta menagih biaya tambahan yang tidak jelas.

Suspek dan Peranannya

• S – Direktur PT A sekaligus pemilik kapal. Diduga menjadi otak utama yang menandatangani kontrak kerja fiktif dan menutup-nutupi pergerakan tenaga kerja.
• AR – Penampung dan pengirim ABK ke perusahaan mitra. Berperan sebagai perantara yang mengatur penempatan ABK tanpa persetujuan resmi.
• S (kapten kapal) – Kapten KM Maulana 23. Mengatur target kerja harian ABK, menegakkan hukuman fisik, dan menahan dokumen pelaut.
• Lainnya (enam orang) – Termasuk manajer operasional, petugas logistik, serta dua anggota keamanan pelabuhan yang membantu mengawasi proses pemindahan ABK.

Mengapa Kasus Ini Penting

TPPO di Indonesia diatur oleh Undang‑Undang Nomor 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pelanggaran dapat dikenai pidana penjara hingga 20 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar, tergantung pada tingkat keparahan dan jumlah korban. Dalam kasus KM Maulana 23, para korban adalah ABK yang biasanya berusia 18‑30 tahun, bekerja di sektor pelayaran dengan gaji di bawah upah minimum regional.

Kejadian ini menyoroti celah pengawasan di pelabuhan-pelabuhan besar. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang dirilis akhir September 2026, lebih dari 30 % kasus TPPO di Indonesia melibatkan sektor maritim. Seringkali, pelaku memanfaatkan posisi “pimpinan” atau “kapten” untuk menutupi aktivitas ilegal, sehingga penyelidikan memerlukan koordinasi lintas lembaga—Polri, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perhubungan.

Reaksi Lembaga dan Korban

Serikat Pekerja Pelaut Indonesia (SPPI) menilai penetapan ini sebagai langkah positif, namun menekankan perlunya perlindungan hukum yang lebih kuat bagi ABK. “Kami minta agar semua korban diberikan bantuan hukum, rehabilitasi, dan jaminan tidak kembali dipaksa bekerja,” ujar Ketua SPPI, Budi Hartono, dalam konferensi pers pada Senin (12 Oktober 2026).

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti‑perdagangan orang, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Jakarta, mengingatkan bahwa proses penahanan belum menjamin keadilan. “Harus ada pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen kontrak, bukti pembayaran, serta saksi dari keluarga ABK. Tanpa itu, risiko tersangka meloloskan diri tetap tinggi,” kata advokat Liyanti.

Dampak bagi Industri Pelayaran

Kasus ini berpotensi menurunkan kepercayaan investor dan pemilik kapal asing yang mengandalkan pelayaran Indonesia sebagai jalur logistik utama. Menurut analis ekonomi Budi Santoso dari PT Indo‑Maritim Research, “Jika tidak ada tindakan tegas, industri pelayaran dapat kehilangan hingga 5 % pasar ekspor karena kekhawatiran atas praktik kerja paksa.”

Di sisi lain, Kementerian Perhubungan berjanji meningkatkan audit reguler terhadap perusahaan pelayaran yang beroperasi di pelabuhan Tanjung Priok. “Kami akan memperketat verifikasi dokumen crew dan menambah inspeksi lapangan,” ujar Dirjen Perhubungan Laut, Siti Nurhaliza, pada pernyataan resmi 14 Oktober 2026.

Apa yang Bisa Dilakukan Publik?

• Laporkan jika mengetahui praktik penempatan kerja yang mencurigakan melalui hotline Polri (110) atau layanan Pengaduan TPPO Kementerian Ketenagakerjaan (0811‑555‑777).
• Cek dokumen sebelum menandatangani kontrak kerja di kapal, terutama paspor, visa, dan surat kerja.
• Simpan bukti pembayaran, foto, atau rekaman yang dapat memperkuat kasus bila terjadi penyalahgunaan.

Penetapan sembilan tersangka ini menandai titik awal proses hukum yang panjang. Namun, bagi ABK yang telah menjadi korban, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa mereka mendapatkan keadilan, pemulihan, dan jaminan tidak kembali menjadi bagian dari jaringan perdagangan orang yang masih mengintai industri maritim Indonesia.