Bamsoet Ucapkan Selamat ke Ketum PP Japto, Harap Jadi Kekuatan Produktif

Penetapan ini sontang menjadi sorotan tajam, mengingat organisasi yang identik dengan paramiliter ini kini dituntut membuktikan diri mesin penggerak ekonomi yang nyata di akar rumput.

Bambang Soesatyo (Bamsoet), yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sekaligus Wakil Ketua Umum PP, memberikan sambutan positif atas terpilihnya Japto kembali. Bagi Bamsoet, legitimasi Japto harus diuji melalui output konkret, bukan retorika. Dalam keterangannya pada Kamis (15/10/2026), Bamsoet menegaskan bahwa rakyat saat ini sangat pragmatis. Mereka tidak lagi peduli pada jargon ideologis semata, tetapi menuntut bukti manfaat langsung.

Pertanyaan krusial yang dilontarkan Bamsoet adalah: berapa banyak lapangan kerja baru yang diciptakan? Berapa UMKM yang naik kelas berkat pendampingan PP? Berapa petani yang memperoleh akses pasar lebih baik? Dan berapa keluarga miskin yang kesejahteraannya membaik? Mubes XI, menurut Bamsoet, harus menjadi titik tolak agar PP bertransformasi menjadi "kekuatan produktif" yang mengawal implementasi program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto hingga ke pelosok desa.

Di balik tepuk tangan elite, terdapat dinamika internal yang menarik. Mubes XI juga mengukuhkan struktur kepemimpinan baru dengan Johan Aripin Muba sebagai Ketua Pelaksana Harian dan Musa Rajekshah sebagai Sekretaris Jenderal. Empat nama ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum, yakni Bamsoet sendiri, Arsad Rasyid, Arif Rahman, dan Roberth Rouw. Komposisi ini menunjukkan dominasi figur-figur dengan latar belakang birokrat dan politisi senior, yang mengindikasikan PP tengah berupaya memperkuat jaringannya ke dalam struktur kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Namun, ekspektasi publik terhadap transformasi PP menjadi kekuatan ekonomi tidak lepas dari sejarah panjang organisasi ini. Selama beberapa dekade, PP kerap dipandang sebagai kendaraan politik atau kelompok kepentingan yang sering kali terjebak dalam konflik horizontal atau upaya merebut lahan. Transisi menuju "kekuatan produktif" bukanlah langkah mudah. Tantangan terbesarnya adalah kepercayaan masyarakat sipil yang masih skeptis terhadap niatan baik organisasi kemasyarakatan (ormas) bersenjata.

Para pengamat kebijakan publik menilai bahwa klaim Bamsoet agar PP membantu Asta Cita Presiden harus diukur dari transparansi anggaran dan akuntabilitas program. Jika PP hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan politik untuk mengamankan suara atau kepentingan elite, maka janji "manfaat bagi rakyat" tinggal angan-angan. Sebaliknya, jika PP mampu membangun ekosistem bisnis yang inklusif, memberdayakan kader sebagai wirausahawan, dan menjadi mediator antara pemerintah dengan UMKM, baru bisa disebut sebagai kekuatan produktif.

Masyarakat kini memegang kendali penilaiannya. Setiap rupiah dana sosial PP, setiap proyek infrastruktur yang dibangun, dan setiap pelatihan kerja yang diselenggarakan akan diawasi ketat. Jika angka pengangguran tidak turun dan daya beli tidak meningkat di wilayah-wilayah yang menjadi basis PP, maka legitimasi kepemimpinan Japto dan struktur baru ini akan dipertanyakan.

Bagi warga, pesan Bamsoet harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata, bukan sekadar ucapan selamat. Perhatikan apakah ada perubahan riil di lingkungan sekitar: apakah ada program pelatihan kerja yang berkualitas? Apakah ada bantuan modal bagi pedagang kecil yang transparan? Jika jawabannya masih abu-abu, maka peringatan Bamsoet tentang "manfaat kehadiran" adalah alarm serius bagi internal PP untuk segera berbenah sebelum kepercayaan publik sepenuhnya hilang.