Video: Menperin Cari Formula Perkuat Daya Saing Baja

Sarumuji menegaskan bahwa industri baja Indonesia berada di persimpangan antara kebutuhan perlindungan dari lonjakan impor dan perlunya peningkatan daya saing. Dalam siaran CNBC Indonesia “Evening Up” pada 14 Oktober 2026, ia menyoroti bahwa proteksi saja tidak cukup; pemerintah harus merancang kebijakan yang sekaligus memperkuat kompetensi industri dalam negeri.

Gempuran Impor dan Tantangan Domestik

Baja merupakan komponen dasar bagi sektor konstruksi, otomotif, dan manufaktur. Menurut data Badan Pusat Statistik, impor baja bruto Indonesia naik 12,4 % pada kuartal ketiga 2026 dibandingkan tahun sebelumnya, sementara produksi domestik hanya tumbuh 4,7 %. Selisih ini menimbulkan tekanan harga dan menurunkan margin keuntungan bagi produsen lokal. Selain itu, ketergantungan pada impor menyebabkan fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh nilai tukar dan kebijakan tarif global.

Di sisi lain, kapasitas pabrik baja di Indonesia belum optimal. Banyak fasilitas masih menggunakan teknologi lama, sehingga biaya produksi lebih tinggi dibandingkan pesaing internasional. Kurangnya investasi dalam riset dan pengembangan (R&D) serta pelatihan tenaga kerja juga memperlemah posisi industri dalam persaingan global.

Rencana Perlindungan dan Penguatan Daya Saing

M. Sarumuji menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil dua langkah bersamaan: (1) perlindungan terhadap produk impor, dan (2) upaya meningkatkan daya saing domestik. Berikut beberapa skema yang sedang dipertimbangkan:

• Tarif Berjenjang: Pengenalan tarif impor berdasarkan kualitas dan nilai tambah. Baja dengan kualitas rendah akan dikenai tarif lebih tinggi, sementara produk dengan nilai tambah tinggi (misalnya baja tahan karat) mendapat tarif lebih rendah.
• Subsidi R&D: Penyaluran dana untuk pengembangan teknologi baja ramah lingkungan dan proses produksi efisien. Pemerintah berencana menyisihkan dana sekitar 1,5 % dari anggaran PDI (Program Dukungan Investasi) untuk inisiatif ini.
• Penguatan Rantai Pasok: Penyederhanaan regulasi dan penyediaan infrastruktur (misalnya pelabuhan dan jalur kereta) untuk mengurangi biaya logistik bagi produsen baja.
• Program Pelatihan Tenaga Kerja: Kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis pekerja baja, fokus pada teknologi 4.0 dan otomatisasi.

Dampak bagi Konsumen dan Perekonomian

Jika kebijakan ini berhasil, harga baja domestik dapat menurun secara stabil, memudahkan industri konstruksi dan otomotif. Hal ini akan berdampak positif pada sektor barang konsumen, menurunkan biaya pembangunan infrastruktur dan menstabilkan harga barang jadi. Namun, proteksi berlebihan juga dapat menimbulkan risiko: kenaikan harga bagi konsumen akhir jika tarif impor terlalu tinggi, serta potensi tindakan balasan dari negara mitra dagang.

Perspektif Independen

Para ekonom independen menilai bahwa kebijakan ini sebaiknya dilaksanakan dengan mekanisme evaluasi periodik. Mereka menekankan pentingnya transparansi anggaran, sehingga dana yang dialokasikan untuk R&D dan pelatihan benar-benar mencapai target. Selain itu, pengawasan ketat terhadap potensi distorsi pasar diperlukan agar proteksi tidak berubah menjadi proteksionisme yang merugikan konsumen.

Menteri Perindustrian M. Sarumuji menegaskan bahwa kombinasi proteksi dan penguatan daya saing adalah strategi utama untuk menjaga industri baja Indonesia tetap relevan di pasar global. Keberhasilan kebijakan ini akan bergantung pada pelaksanaan yang terukur, transparan, dan responsif terhadap dinamika pasar. Bagi industri dan konsumen, langkah ini menandai upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang lebih kompetitif dan berkelanjutan, sekaligus menjaga kesejahteraan rakyat melalui harga barang yang lebih stabil.