Banjir Baja Impor: Tekanan Industri Lokal dan Ujian Politik Ekonomi Pemerintah

Permintaan ini didasari oleh kekhawatiran mendalam bahwa lonjakan pasokan baja asing sedang menghimpit ruang tumbuh produsen domestik. Ketua IISIA, Willgo Zainar, beserta Wakil Ketua Ismail Mandry, menyampaikan urgensi ini langsung kepada Menteri Perindustrian M. Sarmuji dalam pertemuan di Jakarta pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Duduk perkara masalahnya bukan sekadar soal harga jual yang lebih murah di pasar. Baja adalah material fondasi bagi sektor konstruksi, otomotif, dan infrastruktur nasional. Ketika produk impor mendominasi pasar, dampaknya berantai. Produsen lokal yang telah berinvestasi besar-besaran di teknologi dan sumber daya manusia domestik menghadapi tekanan margin keuntungan yang tipis, bahkan berpotensi tidak mampu menutupi biaya produksi. Jika dibiarkan, skenario terburuknya adalah penutupan pabrik-pabrik baja nasional, yang otomatis memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor hulu dan hilir industri.

Menteri Perindustrian M. Sarmuji yang menjadi pihak penerima aspirasi ini kini berada di persimpangan kebijakan. Di satu sisi, pemerintah memiliki mandat untuk menjaga stabilitas harga bahan baku bagi sektor konstruksi agar proyek-proyek infrastruktur, termasuk program perumahan rakyat, tetap berjalan efisien. Di sisi lain, ada komitmen konstitusional untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik persaingan tidak sehat.

Kritikus kebijakan industri kerap mengingatkan bahwa impor baja murah sering kali bukan hasil dari efisiensi produksi, melainkan oleh praktik dumping atau subsidi silang dari negara produsen seperti Tiongkok. Jika produk asing dijual di bawah harga pokok produksi (below cost of production), industri lokal tidak akan pernah mampu bersaing secara sehat. Oleh karena itu, mekanisme safeguard atau pengenaan bea masuk anti-dumping menjadi instrumen kunci. Namun, efektivitas instrumen ini sangat bergantung pada data kuantitas impor yang akurat dan keberanian politik untuk memberlakukan tarif protektif tanpa menimbulkan kekhawatiran inflasi di sektor hulu.

Isu ini juga menyentuh aspek transparansi data. Selama ini, terdapat perdebatan mengenai keakuratan data impor yang dilaporkan ke sistem kepabeanan. Sebagian industri menduga adanya praktik under-invoicing (pelaporan nilai barang di bawah harga sebenarnya) atau transshipment (penumpang gelap) melalui negara ketiga untuk menghindari bea masuk. Jika kebocoran data ini tidak ditangani, setiap kebijakan proteksi yang dirancang pemerintah akan menjadi tidak tepat sasaran.

Bagi masyarakat luas, keberhasilan atau kegagalan proteksi ini berdampak langsung pada daya beli. Jika industri baja lokal runtuh, biaya impor akan terus meningkat di masa depan karena hilangnya skala ekonomi domestik. Sebaliknya, jika proteksi diterapkan secara berlebihan tanpa pengawasan ketat, harga baja bisa melonjak, membebani biaya pembangunan rumah dan jembatan. Titik keseimbangan ini sulit dicapai jika koordinasi antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak optimal.

Pertemuan antara IISIA dan Kementerian Perindustrian ini menjadi barometer komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan ekonomi. Publik kini menanti langkah konkret: apakah pemerintah akan mengeluarkan surat edaran pengetatan izin impor, mempercepat proses verifikasi data kepabeanan, atau justru hanya memberikan janji manis diplomasi? Tanpa tindakan tegas berbasis data, industri baja nasional hanya akan menjadi penonton di depan rumahnya sendiri, sementara keuntungan ekonomi mengalir ke luar negeri.

Keputusan yang diambil dalam beberapa bulan ke depan akan menentukan apakah Indonesia tetap menjadi salah satu kekuatan manufaktur di Asia Tenggara, atau sekadar pasar konsumen bagi produk baja asing. Kedaulatan industri tidak bisa dibeli dengan harga murah; ia harus dijaga dengan regulasi yang adil dan penegakan hukum yang tegas.