Usulan Blokir Starlink di India Memicu Ketegangan Bilateral dengan Amerika Serikat

Desakan itu muncul bersamaan dengan perselisihan dagang antara New Delhi dan Washington, yang menambah lapisan politik pada perdebatan teknologi.

Starlink, jaringan satelit berorbit rendah yang menyediakan koneksi internet tanpa mengandalkan infrastruktur darat, telah lama dinanti di India karena menjanjikan akses broadband bagi daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan seluler. Namun, regulator telekomunikasi India (TRAI) belum mengeluarkan lisensi operasional, meski perusahaan SpaceX‑Musk mengklaim telah memenuhi persyaratan teknis dan administratif selama empat tahun terakhir.

Koordinator nasional SJM, Ashwani Mahajan, menegaskan bahwa “atas nama keamanan nasional, India berhak memblokir Starlink karena khawatir layanan satelit dapat menghindari kontrol pemerintah saat keadaan darurat dan memaksa semua data melewati infrastruktur domestik.” Pernyataan tersebut mengacu pada konsep data sovereignty—kedaulatan data—yang menuntut agar aliran informasi warga negara tetap berada di dalam jaringan yang dapat diawasi pemerintah.

Sementara itu, analis ekonomi dari Centre for Policy Research, Dr. Rohit Sharma, mencatat bahwa argumen keamanan sering dipadukan dengan kepentingan komersial. “Jika Starlink masuk, ia akan menantang posisi Reliance Jio, jaringan seluler terbesar di India yang dimiliki miliarder Mukesh Ambani. Persaingan ini dapat menggeser tarif data dan mengurangi margin keuntungan Jio, yang pada gilirannya memengaruhi penerimaan pajak dan investasi domestik,” ujarnya.

Musk menanggapi tuduhan tersebut melalui akun Twitter resmi, menuduh pemerintah Modi dan Ambani berusaha menghambat persaingan. “Apakah Ambani bos sebenarnya di India?” catat Musk, menyinggung dugaan intervensi politik dalam proses perizinan.

Dari perspektif Washington, langkah India berpotensi menimbulkan balasan dagang. Menteri Perdagangan AS, Gina Rossi, menyatakan bahwa “kebijakan yang menargetkan perusahaan Amerika tanpa dasar hukum yang jelas dapat memicu tindakan balasan, termasuk peninjauan tarif impor pada barang-barang teknologi India.” Saat ini, Amerika Serikat tengah mempertimbangkan tarif tambahan pada produk elektronik India sebagai respon atas praktik proteksionis yang dianggap merugikan perusahaan AS.

Bagi konsumen Indonesia, dinamika ini relevan karena banyak pelaku industri telekomunikasi lokal menilai model satelit sebagai alternatif untuk memperluas jaringan di wilayah Nusantara yang masih minim infrastruktur. “Jika India berhasil menolak Starlink, itu memberi sinyal bahwa regulator di negara berkembang dapat menahan inovasi luar negeri demi kepentingan domestik,” kata Lita Sutrisno, peneliti kebijakan digital di Universitas Indonesia.

Namun, risiko keamanan yang diangkat SJM tidak dapat diabaikan begitu saja. Satelit berpotensi menyampaikan sinyal yang sulit disadap, namun kontrol atas spektrum frekuensi dan titik akses tetap berada pada otoritas nasional. Tanpa regulasi yang jelas, pemerintah dapat kehilangan kemampuan memutus layanan dalam situasi krisis, misalnya saat serangan siber atau konflik internal.

Berbagai skenario kemungkinan terjadi:

• Lisensi Diberikan – Starlink beroperasi, menurunkan harga data di daerah terpencil, tetapi menimbulkan persaingan ketat dengan operator lokal.
• Pemblokiran Sementara – Pemerintah menunda lisensi sambil menyusun regulasi data‑sovereignty, memberi ruang bagi perusahaan domestik menguatkan jaringan.
• Balasan Dagang AS – Jika blokir dianggap diskriminatif, Washington dapat meningkatkan tarif impor pada produk India, memperburuk ketegangan perdagangan yang sudah rapuh.

Pembaca sebaiknya memantau keputusan TRAI dalam beberapa minggu ke depan serta pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri India tentang dampak kebijakan ini terhadap hubungan bilateral dengan Amerika Serikat. Kedua negara memiliki kepentingan strategis di sektor teknologi satelit; evolusi kebijakan ini akan menakar sejauh mana keamanan nasional dapat diseimbangkan dengan kebutuhan konektivitas publik dan dinamika ekonomi global.