GIPI Prediksi Kunjungan Wisatawan Mancanegara Bisa Pulih ke 16,2 Juta pada 2026, Sejalan dengan Tingkat Pra‑Pandemi

Dalam konferensi pers Rapimnas GIPI di Jakarta, Rabu (14 Oktober 2026), Ketua GIPI Hariyadi Sukamdani menegaskan bahwa “kalau tren ini terus terjaga dengan pertumbuhan setiap bulan 5,38 persen, maka pada 2026 bisa tercapai 16,2 juta kunjungan wisman.” Angka 10,58 juta yang dilaporkan untuk Januari‑Agustus 2026 menjadi dasar perhitungan.

• Pertumbuhan Bulanan: GIPI mengasumsikan pertumbuhan rata‑rata 5,38 % per bulan. Jika pola ini berlanjut, total kunjungan akan menambah sekitar 5,6 juta wisatawan dalam empat bulan terakhir 2026.
• Komparasi Pra‑Pandemi: Pada 2019, Indonesia mencatat 16,1 juta kedatangan wisman (BPS). Proyeksi 2026 hampir menyamai angka tersebut, menandakan pemulihan penuh bila asumsi pertumbuhan tetap realistis.
• Faktor Pendukung: Pelonggaran pembatasan visa, peluncuran visa on arrival untuk 30 negara, serta peningkatan konektivitas penerbangan (lebih dari 150 rute internasional yang dibuka pada 2025) menjadi pendorong utama.

Perspektif Ekonomi dan Lapangan

Ekonom pariwisata dari Lembaga Penelitian Ekonomi (LPE) menilai bahwa pencapaian target 16,2 juta kunjungan akan menambah kontribusi sektor pariwisata pada PDB sekitar 2,3 % (diperkirakan US $ 22 miliar). Namun, mereka memperingatkan bahwa pertumbuhan cepat dapat menekan infrastruktur di destinasi populer seperti Bali, Yogyakarta, dan Labuan Bajo, terutama bila investasi pada transportasi darat dan sanitasi tidak sejalan.

Pengusaha hotel dan penyedia layanan di Bali melaporkan tingkat okupansi rata‑rata 78 % pada kuartal II 2026, naik dari 55 % pada akhir 2024. “Permintaan naik, tapi tenaga kerja masih terbatas. Kami masih mencari pekerja terampil, terutama di bidang kebersihan dan layanan makanan,” kata Rina Putri, manajer umum sebuah resort bintang empat.

Tantangan Geopolitik dan Lingkungan

GIPI menyoroti “dinamika geopolitik dunia” sebagai faktor yang dapat mengubah alur wisatawan, mengingat ketegangan perdagangan antara AS‑China dan kebijakan visa yang dapat berubah secara mendadak. Selain itu, organisasi lingkungan seperti WALHI mengingatkan risiko over‑tourism yang dapat memperburuk degradasi ekosistem terumbu karang dan hutan hujan.

“Jika kedatangan wisatawan kembali ke level pra‑pandemi, kita harus memastikan kapasitas daya tampung destinasi tidak melebihi batas lingkungan,” ujar Dr. Andi Suryadi, peneliti kebijakan lingkungan LIPI.

Kebijakan Pemerintah dan Rekomendasi

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenpar) telah menyiapkan program “Pariwisata Berkelanjutan 2026‑2030” yang mencakup:

1. Peningkatan Infrastruktur: Alokasi tambahan Rp 12 triliun untuk perbaikan jalan, pelabuhan, dan bandara di wilayah wisata utama.
2. Sertifikasi Green Tourism: Insentif pajak bagi akomodasi yang mengadopsi praktik ramah lingkungan.
3. Pelatihan Tenaga Kerja: Kolaborasi dengan Badan Nasional Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja (BNP2TK) untuk program vokasi pariwisata.

Penutup

Proyeksi GIPI menunjukkan potensi pemulihan penuh wisatawan mancanegara pada 2026, namun realisasinya bergantung pada konsistensi pertumbuhan bulanan, kesiapan infrastruktur, serta kemampuan mengelola dampak sosial‑ekologis. Bagi pelaku industri, langkah konkret meliputi investasi pada kapasitas layanan, pelatihan sumber daya manusia, dan penerapan standar keberlanjutan. Bagi pembaca, memperhatikan kualitas layanan, mendukung destinasi yang menerapkan praktik ramah lingkungan, serta menyesuaikan rencana perjalanan dengan informasi terkini tentang kebijakan visa dan protokol kesehatan menjadi cara paling efektif untuk menikmati pariwisata Indonesia yang kembali bangkit.