QRIS Siap Menembus Pasar Arab Saudi, Hong Kong, dan India: Tantangan Teknis serta Peluang bagi Pelaku Usaha Indonesia

“Target kami tahun ini adalah menguji operasional QRIS dengan Arab Saudi secara menyeluruh. Jika hasilnya memuaskan, peluncuran komersial dapat segera dilaksanakan,” ujar Santoso dalam konferensi pers usai Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026 di Jakarta, Selasa (14/10/2026). Ia menambahkan, “Hong Kong juga berada dalam radar kami, dan kami optimis dapat mengamankannya dalam kurun waktu yang sama.”

Mengapa QRIS Perlu Menembus Batas Nasional?

QRIS, standar kode QR yang memfasilitasi pembayaran digital tanpa kartu, telah diadopsi oleh lebih dari 2,5 juta merchant di Indonesia sejak peluncurannya pada 2020. Standar ini memungkinkan konsumen menggunakan aplikasi dompet digital apa pun untuk memindai satu kode QR, memperlancar transaksi di seluruh ekosistem. Memperluas QRIS ke luar negeri berarti:

• Kemudahan Bagi Wisatawan: Pelancong Indonesia yang berkunjung ke Arab Saudi, Hong Kong, atau India dapat membayar barang dan jasa tanpa menukar mata uang atau mengunduh aplikasi lokal.
• Peningkatan Ekspor Jasa: Penyedia layanan digital, e‑commerce, dan travel‑tech Indonesia dapat menerima pembayaran dari pelanggan asing melalui QRIS, mengurangi ketergantungan pada kartu kredit internasional yang biayanya tinggi.
• Penguatan Posisi Fintech Nasional: Memperluas jaringan QRIS menegaskan peran Indonesia sebagai hub pembayaran digital di Asia‑Pasifik, selaras dengan agenda “Digital Economy 2025” pemerintah.

Hambatan Teknis dan Regulasi

Meskipun prospek bisnisnya menjanjikan, Santoso menyoroti tiga tantangan utama yang masih harus dipecahkan sebelum QRIS dapat beroperasi lintas‑negara:

1. Standarisasi Protokol Keamanan
2. QRIS mengandalkan enkripsi data end‑to‑end. Menghubungkan sistem Indonesia dengan otoritas pembayaran Arab Saudi (Saudi Payments) dan Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority) menuntut sinkronisasi standar keamanan, termasuk persetujuan terhadap regulasi AML (Anti‑Money Laundering) dan KYC (Know Your Customer) masing‑masing.

1. Konversi Mata Uang dan Tarif
2. Transaksi lintas batas melibatkan konversi Rupiah ke Riyal Saudi, Dolar Hong Kong, atau Rupee India. Bank Indonesia dan otoritas moneter partner harus menetapkan mekanisme kurs yang transparan dan biaya layanan yang kompetitif agar tidak menambah beban pada konsumen.

1. Kebijakan Perlindungan Data
2. Regulasi privasi data di Uni Emirat Arab, Hong Kong, dan India berbeda signifikan dengan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) Indonesia. Penyelarasan kebijakan diperlukan untuk menghindari pelanggaran dan memastikan hak konsumen tetap terjaga.

India menjadi kasus khusus. Pengembangan QRIS antar negara telah dimulai dua tahun lalu, namun Santoso mengakui “beberapa kendala” menghambat progres, terutama terkait persetujuan regulasi Reserve Bank of India (RBI) dan kebutuhan integrasi dengan sistem pembayaran UPI (Unified Payments Interface). “Kami masih dalam fase dialog intensif dengan regulator India. Jika semua persyaratan dipenuhi, peluncuran dapat dijadwalkan pada 2027,” tambahnya.

Reaksi Pelaku Usaha dan Pakar

Anita Prasetyo, pemilik jaringan kafe di Bali, menilai langkah ini “akan mengurangi friction bagi wisatawan Barat dan Timur Tengah, sekaligus menambah nilai jual bagi merchant yang ingin tampil internasional.” Sementara itu, Dr. Budi Hartono, ekonom senior Lembaga Penelitian Ekonomi dan Keuangan (LPEK), mengingatkan, “Pemerintah harus memastikan bahwa tarif konversi tidak menurunkan daya beli konsumen domestik. Kebijakan subsidi atau insentif bagi merchant kecil dapat menjadi penyeimbang.”

Langkah Selanjutnya

ASPI berencana menggelar serangkaian uji coba pilot di tiga kota besar: Riyadh (Arab Saudi), Hong Kong, dan Bengaluru (India). Pilot akan melibatkan bank sentral, penyedia dompet digital, serta 500 merchant per negara. Hasil uji coba akan dilaporkan pada kuartal pertama 2027, dengan rekomendasi kebijakan bagi regulator masing‑masing.

Bagi pelaku usaha, persiapan meliputi:

• Mengaktifkan QRIS pada semua titik penjualan, termasuk POS berbasis Android.
• Memastikan sistem backend mampu menangani transaksi multi‑mata uang dan melaporkan data sesuai standar AML internasional.
• Mengedukasi staf tentang prosedur keamanan siber, terutama dalam menghadapi potensi serangan phishing yang meningkat pada platform pembayaran lintas‑negara.

Jika tantangan teknis dan regulasi dapat diatasi, QRIS berpotensi menjadi jembatan pembayaran digital pertama Indonesia yang beroperasi secara global, membuka akses pasar baru bagi UMKM sekaligus memperkuat posisi fintech Indonesia di panggung internasional.