Jurnalis Mesir Rencanakan Protes Akhir Pekan Usai Penahanan Enam Rekan dari Matsadaash

JAKARTA / INDONESIA — Sejumlah jurnalis independen di Kairo bersiap menggelar aksi demonstrasi pada akhir pekan ini setelah enam kolega mereka ditahan dengan tuduhan terorisme.

Enam wartawan—Abdallah Qadri, Mohamed Ashraf Abu Emeira, Mohamed Adel, Islam Barakat, Mohamed Mahmoud, dan Omar Helal—diangkat dari rumah atau jalanan oleh petugas tak bersenjata pada pekan lalu. Salah satu dari mereka dijatuhi dakwaan pada hari Minggu, sementara lima lainnya baru diproses pada Rabu malam. Semua mengaku diperlakukan secara brutal selama penahanan, termasuk dipaksa merekam pengakuan yang mereka sebut palsu. Pihak kepolisian menolak tuduhan itu dan menyatakan bahwa tiga jurnalis yang mengklaim mengalami penyiksaan telah menjalani pemeriksaan forensik yang tidak menemukan luka atau tanda kekerasan.

“Kami sangat terguncang mendengar laporan penyiksaan terhadap enam rekan kami,” ujar Hadeer El‑Mahdawy, anggota panitia penyusunan protes. “Kebebasan pers tidak dapat dipertahankan bila aparat negara mengekang secara fisik dan hukum.” Pernyataan tersebut mencerminkan keprihatinan luas di kalangan wartawan independen, yang menilai penangkapan ini sebagai bagian dari tekanan terkoordinasi terhadap platform fakta‑cek dan investigasi Matsadaash.

Kasus lain yang menambah ketegangan melibatkan Rasha Azab, seorang wartawan yang dipanggil oleh Kejaksaan Keamanan Negara Tertinggi karena sebuah unggahan di media sosial yang mengkritik Kementerian Dalam Negeri terkait penangkapan tersebut. Azab dibebaskan dengan jaminan, namun kini dihadapkan pada dakwaan menggunakan situs web untuk mempromosikan ide‑ide yang mendukung kejahatan teror. Pengacaranya, Mahienour El‑Masry, menyebut bahwa jaksa menampilkan sebelas laporan identik yang diajukan di berbagai gubernur, menandakan upaya hukum yang terkoordinasi.

Penahanan ini terjadi di tengah gelombang kebijakan keamanan yang diperketat sejak Presiden Abdel Fattah al‑Sisi kembali menegaskan agenda “stabilitas nasional”. Selama tiga tahun terakhir, menurut laporan Human Rights Watch, lebih dari 300 wartawan dan aktivis media telah diproses dengan tuduhan terorisme, penipuan, atau pelanggaran lisensi. Praktik penahanan tanpa proses peradilan yang transparan menurunkan indeks kebebasan pers Indonesia Press Freedom Index, yang menempatkan Mesir pada peringkat 166 dari 180 negara pada 2025.

Reaksi internasional belum muncul secara resmi, namun organisasi kebebasan pers seperti Committee to Protect Journalists (CPJ) dan Reporters Without Borders (RSF) mencatat kasus ini dalam laporan mingguan mereka, menekankan bahwa penahanan wartawan tanpa bukti yang jelas melanggar konvensi internasional tentang kebebasan berekspresi. Di dalam negeri, seruan untuk aksi protes melibatkan simbolik peti mati—sebuah referensi pada demonstrasi 2016 yang menampilkan peti mati sebagai metafora kebebasan pers yang “mati”. Simbol tersebut diharapkan akan mengingatkan publik akan konsekuensi penindasan media terhadap akses informasi.

Jika protes berlangsung, otoritas diperkirakan akan meningkatkan pengamanan di sekitar alun‑alun Tahrir dan kawasan media. Pengamat keamanan menilai bahwa risiko penangkapan massal atau pembubaran aksi secara paksa tetap tinggi, mengingat pola penegakan hukum yang keras terhadap pertemuan publik yang dianggap “mengganggu keamanan negara”. Sementara itu, wartawan Matsadaash mengklaim bahwa mereka siap menanggung konsekuensi hukum demi menegakkan hak publik untuk mengetahui kebenaran.

Bagi pembaca, perkembangan ini menandai titik kritis bagi kebebasan pers di wilayah yang secara historis mengekang media. Memantau proses peradilan, menelusuri laporan forensik, dan mendukung jaringan perlindungan jurnalis menjadi langkah konkret untuk menilai apakah tindakan pemerintah beralih dari klaim keamanan ke penindasan politik. Ke depan, data tentang jumlah penahanan, durasi proses hukum, dan respons internasional akan menjadi indikator utama apakah tekanan terhadap media akan mereda atau justru menguat.