Houthi Serang Saudi, Pakar Usul Keberangkatan Jemaah Umrah RI Ditunda

JAKARTA / INDONESIA — Serangan roket Houthi ke wilayah Arab Saudi pada Senin (12/10) mengguncang kawasan Timur Tengah tepat ketika ribuan jamaah Indonesia bersiap menunaikan ibadah umrah.

Kronologi & Rangkuman Fakta Lapangan

Menurut laporan Reuters yang dikutip Kementerian Media Saudi, serangan Houthi menewaskan tiga tentara Saudi dan melukai puluhan warga sipil di kota Jizan, wilayah perbatasan Yaman. Serangan ini bukan sekadar tembakan sporadis; sejak 2015 kelompok Houthi telah melancarkan ribuan serangan balistik ke wilayah selatan Saudi, menambah ketegangan geopolitik yang sudah memanas. Pada hari yang sama, Kementerian Haji dan Umrah Saudi menegaskan bahwa operasional ibadah tetap berjalan, namun menambah peringatan keamanan bagi jamaah asing.

Imas Damayanti, yang dikenal lewat kajian ekonomi syariah, menanggapi situasi ini dengan nada tegas. “Sebaiknya Pemerintah Indonesia tunda keberangkatan umrah bagi jamaah kita ke Saudi sampai situasi konflik mereda,” ujarnya kepada Antara, Selasa (13/10). Ia menekankan bahwa selain risiko fisik, serangan ini mengancam “suplai dan permintaan” sektor pariwisata religi Saudi—bagian penting dari program Visi 2030 yang menargetkan 100 juta wisatawan religi per tahun pada 2030. “Jika arus jamaah Indonesia terhenti, Saudi akan kehilangan pemasukan signifikan, dan hal itu bisa memicu guncangan neraca pembayaran eksternal mereka,” tambahnya.

Istilah‑istilah yang dipakai Imas sebenarnya mudah dipahami. Maqshid Syariah adalah tujuan utama hukum Islam—menjaga kesejahteraan manusia, harta, dan lingkungan. Dalam konteks ini, kebijakan menunda umrah berlandaskan pada prinsip “kemaslahatan publik”: melindungi nyawa dan harta warga Indonesia lebih penting daripada sekadar mengejar keuntungan ekonomi. Supply‑demand shock yang disebutnya ibarat pasar yang tiba‑tiba kehabisan barang; bila jamaah tidak datang, pendapatan hotel, transportasi, dan layanan keagamaan di Saudi turun drastis, seperti toko yang kehabisan stok karena gangguan pasokan.

Bagi masyarakat Indonesia, penundaan ini berarti menunda rencana ibadah yang telah direncanakan berbulan‑bulan, sekaligus mengurangi pendapatan ribuan agen perjalanan dan pekerja di industri haji‑umrah. Namun, di sisi lain, keputusan cepat menunda keberangkatan dapat mencegah potensi korban jiwa atau kerugian materiil yang lebih besar bila terjadi serangan lagi. Publik kini menunggu kepastian resmi dari Kementerian Agama: apakah pemerintah akan mengeluarkan larangan sementara, atau hanya memberi peringatan khusus? Sementara itu, para pelaku industri berupaya menyiapkan paket fleksibel, mengembalikan dana, atau memindahkan jadwal ke musim yang lebih tenang.

Jika pemerintah memutuskan menunda, dampaknya tidak hanya pada sektor pariwisata, melainkan juga pada persepsi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar yang selalu mengutamakan keselamatan warganya. Keputusan ini akan menjadi tolok ukur bagaimana Indonesia menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan nilai-nilai keagamaan di tengah gejolak geopolitik global.