Rupiah Tertekan dan Minyak Dunia Bergejolak: Skenario Terburuk Subsidi Energi APBN dan Respon BI Rate

JAKARTA / INDONESIA — Eskalasi konflik militer di Selat Hormuz memicu lonjakan harga minyak mentah Brent hingga menembus level US9 per barel, menekan nilai tukar rupiah ke kisaran Rp16.210 per dolar AS. Lonjakan ini mengancam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akibat potensi pembengkakan subsidi dan kompensasi energi hingga puluhan triliun rupiah.

Pasar keuangan domestik menghadapi tekanan ganda (twin shocks) menyusul pengetatan pasokan energi global dan penguatan indeks dolar AS (DXY). Setiap kenaikan US per barel harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) di atas asumsi makro APBN berpotensi menambah beban belanja subsidi dan kompensasi BBM serta LPG bersubsidi hingga Rp4,2 triliun.

Skenario Transmisi Fiskal dan Beban Pertamina

Kementerian Keuangan dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dilaporkan telah memetakan tiga skenario sensitivitas fiskal. Pada skenario moderat dengan ICP di level US5 per barel dan rupiah di Rp16.000, defisit APBN diperkirakan masih bertahan di bawah 2,5 persen PDB. Namun pada skenario ekstrem jika minyak menyentuh US00 per barel akibat blokade Selat Hormuz, beban kompensasi ke PT Pertamina (Persero) dan PLN dapat membengkak melebihi batas cadangan fiskal darurat.

Kondisi ini memaksa pemerintah menghadapi pilihan dilematis: menaikkan harga jual eceran bahan bakar subsidi seperti Pertalite dan Solar yang berisiko memicu lonjakan inflasi pangan (volatile food), atau memangkas alokasi belanja infrastruktur non-prioritas demi menambal selisih harga pasar minyak mentah.

Dilema Bank Indonesia: Kenaikan Suku Bunga Acuan

Di sisi moneter, Bank Indonesia (BI) dihadapkan pada dilema stabilitas nilai tukar. Tekanan arus modal keluar (capital outflow) dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) memaksa BI menguras cadangan devisa untuk intervensi di pasar spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).

Para ekonom memproyeksikan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pekan depan memiliki probabilitas 60 persen untuk menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) guna menjaga interest rate differential terhadap imbal hasil US Treasury, meskipun langkah tersebut akan memperketat likuiditas kredit perbankan domestik.