Gerindra Respons Hasil Survei Evaluasi 2 Tahun Prabowo

JAKARTA / INDONESIA — Jakarta – Survei yang dikeluarkan oleh Center of Economic and Law Studies (Celios) menuduh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengekang kebebasan sipil dan menimbulkan stres pada 75 % responden.

Kronologi & Rangkuman Fakta Lapangan

Menurut Sugiat, survei Celios menuduh pembatasan kebebasan sipil namun mengabaikan fakta bahwa “demokrasi di era Prabowo‑Gibran tetap berjalan terbuka, di mana kritik konstruktif diterima.” Ia menambahkan, “penegakan hukum harus adil tanpa pandang bulu; kalau memang otoriter, laporan ini tak akan pernah muncul di publik.” Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan resmi pada Selasa (13/10) dan menjadi sorotan utama media nasional.

Celios, lembaga riset yang biasanya mengeluarkan indeks ekonomi, mengklaim bahwa 75 % responden merasa stres karena kebijakan fiskal dan ekonomi yang “sedang dalam fase penyesuaian”. Angka ini belum diiringi data rinci tentang metodologi, ukuran sampel, atau pertanyaan spesifik yang diajukan. Sugiat menilai hal itu “klaim berlebihan yang mendramatisasi proses transisi ekonomi demi menciptakan kepanikan”. Ia menuduh adanya “Kabinet Bayangan” yang mengubah survei menjadi “rapor buatan” untuk menilai pemerintah.

Membongkar istilah “Kabinet Bayangan” dan “rapor buatan” Istilah “Kabinet Bayangan” biasanya dipakai oleh kalangan oposisi untuk menyebut sekelompok analis atau politisi yang secara tidak resmi menilai kebijakan pemerintah, seolah‑olah mereka memiliki otoritas setara dengan kabinet resmi. “Rapor buatan” di sini berarti laporan yang dianggap tidak berdasar, seolah‑olah dibuat untuk menilai kinerja pemerintahan tanpa data yang kredibel. Kedua istilah ini dipakai Gerindra untuk menegaskan bahwa survei Celios hanyalah “alat pengalihan perhatian” dari program-program nyata yang dijalankan pemerintah.

Dampak nyata bagi rakyat Jika publik mempercayai angka 75 % tersebut, persepsi akan meningkatnya stres dapat menurunkan kepercayaan konsumen, memperlambat investasi, dan memicu aksi protes. Sebaliknya, penolakan Gerindra menegaskan bahwa kebijakan fiskal—seperti penyesuaian pajak dan belanja infrastruktur—adalah upaya “menyelamatkan fondasi keuangan jangka panjang”. Bagi warga, hal ini berarti proyek jalan, listrik, dan program bantuan sosial yang sedang digulirkan tetap berjalan, meski ada penyesuaian kebijakan yang terasa “menyakitkan” pada jangka pendek.

Apa yang ditunggu publik? Masyarakat kini menanti transparansi lebih jauh dari Celios: metodologi survei, sampel responden, dan pertanyaan yang diajukan. Sementara itu, pemerintah Prabowo diharapkan merilis data resmi tentang indikator kebebasan sipil dan kesejahteraan ekonomi untuk menepis tuduhan. Gerindra, lewat Sugiat, menegaskan bahwa “Presiden Prabowo dipilih bukan untuk menyenangkan pengamat, melainkan untuk mengeksekusi perubahan nyata”. Jika kedua belah pihak dapat menyajikan bukti yang jelas, debat ini bisa beralih dari arena politik ke arena fakta—dan rakyat akan menjadi pemenangnya.