Survei Rilis Peringkat Kinerja Menteri Jelang 2 Tahun Pemerintahan

JAKARTA / INDONESIA — Jakarta – Menjelang menapaki dua tahun kepemimpinan kabinet Merah Putih, Arawicaksa Institute mengeluarkan survei yang menilai kinerja 18 menteri. Hasilnya menyoroti dua nama yang melesat ke puncak: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikbud) Abdul Mu'ti dengan skor 8,1 dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan nilai 8,0.

Kronologi & Rangkuman Fakta Lapangan

Hasilnya menyoroti dua nama yang melesat ke puncak: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikbud) Abdul Mu'ti dengan skor 8,1 dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan nilai 8,0. Angka‑angka ini bukan sekadar angka di kertas; mereka menjadi cermin harapan publik terhadap kebijakan yang menyentuh kehidupan sehari‑hari, mulai dari bangku sekolah hingga piring makan.

Survei yang dilaksanakan antara Januari‑September 2024 mengandalkan 2.500 responden yang dipilih secara acak di seluruh provinsi. Abdul Mu'ti menancapkan dirinya di posisi teratas berkat “program revitalisasi” yang menargetkan 16.617 sekolah pada 2025, lalu meluas menjadi 71.744 sekolah pada 2026. Target ini mencakup sekolah‑sekolah yang rusak akibat bencana serta yang berada di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). “Publik menyoroti kinerja sejumlah menteri dengan gebrakan dan terobosan yang membantu terjaganya citra pemerintahan Prabowo‑Gibran,” ujar peneliti senior Arawicaksa, Rudi Hartono, dalam pernyataan tertulis Selasa (13/10).

Di bidang pendidikan, Abdul Mu'ti juga mengusung program peningkatan kemampuan dasar siswa. Berdasarkan data PISA (Programme for International Student Assessment) – standar global yang mengukur literasi sains, membaca, dan matematika – nilai literasi sains tetap di angka 389, sementara literasi membaca naik dari 359 menjadi 365. Namun, skor matematika menurun tipis dari 366 ke 364, menandakan “tantangan masih membayangi” seperti yang ditekankan Rudi. Ini berarti meski ada perbaikan, anak‑anak Indonesia masih berjuang menaklukkan angka‑angka matematika yang menjadi fondasi bagi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sementara itu, Amran Sulaiman mengukir prestasi di sektor pertanian dengan menyatakan “swasembada beras” – artinya produksi dalam negeri cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik tanpa mengandalkan impor. Pada 2025, produksi beras melonjak menjadi 34,69 juta ton, naik 13,29 % dibandingkan tahun sebelumnya, dan diproyeksikan mencapai 34,77 juta ton pada 2026. Surplus 3,56 juta ton ini diserap oleh BULOG (Badan Urusan Logistik), yang setiap tahun menyalurkan 3‑4 juta ton beras ke pasar dengan harga beli gabah petani ditetapkan Rp 6.500 per kilogram. Bagi petani, kebijakan ini berarti pendapatan yang lebih stabil; bagi konsumen, harga beras cenderung tidak melambung.

Istilah‑istilah teknis ini sebenarnya sederhana: “revitalisasi” ibarat renovasi rumah, memperbaiki bangunan yang sudah usang agar kembali layak huni; “swasembada” adalah seperti menanam sayur di kebun sendiri sehingga tak perlu beli dari pasar; dan BULOG berperan sebagai “gudang besar” yang menyalurkan beras dari petani ke meja makan rakyat. Memahami peran masing‑masing membantu warga menilai apakah kebijakan tersebut memang menguntungkan atau sekadar slogan politik.

Jika tren ini berlanjut, publik dapat menuntut pemerintah untuk memperkuat program matematika, memperluas jaringan distribusi beras ke daerah paling miskin, serta memastikan dana revitalisasi tidak hanya mengisi lembaran anggaran tapi benar‑benar menurunkan tingkat putus sekolah. Antara harapan dan realita, survei Arawicaksa menjadi barometer penting: kinerja menteri kini bukan lagi urusan elit, melainkan bahan perbincangan di warung, kelas, dan ruang keluarga. Selanjutnya, mata publik akan menunggu bukti nyata apakah angka‑angka tinggi itu dapat diubah menjadi perubahan yang terasa di lapangan.