Survei Ungkap Mayoritas Publik Puas dengan Kinerja Prabowo-Gibran

JAKARTA / INDONESIA — Jakarta – Menjelang tahun kedua pemerintahan gabungan Prabowo Subianto‑Gibran Rakabuming Raka, survei yang dirilis Arawicaksa Institute pada Selasa (13/10) menampilkan gambaran yang cukup kontradiktif. Setengah warga (50,1 %) menyatakan puas dengan kinerja pemerintah, namun hampir setengahnya lagi (44,8 %) mengaku tidak puas.

Kronologi & Rangkuman Fakta Lapangan

Setengah warga (50,1 %) menyatakan puas dengan kinerja pemerintah, namun hampir setengahnya lagi (44,8 %) mengaku tidak puas. Angka puas “sangat puas” hanya 3,3 %, sementara “sangat tidak puas” mencapai 6,1 %. Sisanya, 5,1 %, tidak memberikan jawaban.

Rudi Hartono, peneliti senior Arawicaksa Institute, menegaskan hasil tersebut bukan sekadar kebetulan. “Ada separuh warga yang merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo‑Gibran, di tengah banyaknya pekerjaan rumah yang harus diatasi,” ujarnya. Menurutnya, rasa puas ini mirip “lampu hijau sesaat” yang muncul karena sebagian kebijakan masih terasa menguntungkan, meski masih banyak masalah yang menunggu solusi.

Data survei menyoroti lima isu utama yang menggerakkan suara publik. Pertama, stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi kekhawatiran 38 % responden—dari beras hingga gula, kenaikan harga masih terasa di kantong keluarga. Kedua, lapangan kerja menggerakkan 21,2 % responden; meski angka pengangguran menurun, banyak yang masih menunggu pekerjaan tetap dengan gaji layak. Isu pemberantasan korupsi menempati 10,7 %—sebuah panggilan bagi pemerintah yang tengah menegakkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru. Pengentasan kemiskinan mendapat perhatian 8,6 %, menandakan program bantuan sosial belum merata. Terakhir, kelangkaan stok BBM dan elpiji mengganggu 6,3 % warga, mengingat belakangan ini antrean di SPBU dan titik penjualan LPG kembali memuncak.

Istilah‑istilah yang muncul dalam laporan survei sebenarnya tidak sesulit jargon birokrasi. “Stabilitas harga” berarti harga barang tetap tidak melambung tajam, sehingga daya beli masyarakat tidak tergerus. “Pemberantasan korupsi” di sini mengacu pada upaya menutup celah penyalahgunaan dana publik, bukan sekadar menyiapkan regulasi. “Pengentasan kemiskinan” adalah program yang memberi pendapatan tambahan atau layanan dasar (sekolah, kesehatan) kepada keluarga di bawah garis kemiskinan. Semua itu berujung pada satu pertanyaan: apakah pemerintah mampu mengubah angka‑angka ini menjadi realitas di lapangan?

Jika tren kepuasan publik tetap berada di ambang 50 %, tekanan terhadap Prabowo‑Gibran akan semakin keras, terutama menjelang pemilihan legislatif mendatang. Warga menunggu langkah konkrit: penetapan harga bahan pokok yang terkontrol, penciptaan lapangan kerja yang tidak hanya sementara, serta penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi. Sementara itu, oposisi dan organisasi masyarakat sipil siap memanfaatkan celah‑celah survei untuk menuntut transparansi lebih jauh. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Semua mata kini tertuju pada kebijakan ekonomi dan sosial pemerintah, karena satu persentase saja dapat menentukan apakah “setengah puas” itu cukup untuk menenangkan publik atau justru menjadi pertanda badai yang akan datang.