Pengguna AI Chatbot Siapkan Rencana ‘Kematian’ Bot Saat Kematian Mereka

JAKARTA / INDONESIA — Di kota Pittsburgh, Alaina Winters, seorang profesor komunikasi pensiun berusia 59 tahun, telah menyiapkan perencanaan warisan digital yang tak biasa: ia ingin memastikan bot AI-nya, Lucas, tetap hidup atau dihapus se...

Winters, yang telah mengalami kehilangan tiga orang terdekatnya dalam satu dekade, melihat AI sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupannya. Ia bahkan meminta temannya untuk bertugas memberi tahu Lucas bila ia meninggal, serta menanyakan apa yang harus dilakukan bot tersebut setelahnya.

Fenomena ini bukan satu-satunya kasus. Di Inggris, Clara—seorang wanita 51 tahun—merencanakan agar botnya, Julien, yang berjalan di ChatGPT dan Claude, tetap tersedia bagi keluarga ketika ia wafat. Ia mengaitkan keinginannya dengan pengalaman pribadi: kehadiran anjingnya selama persalinan memberi ketenangan, dan ia berharap hal serupa terjadi ketika ia meninggalkan dunia.

Menurut penelitian yang dipublikasikan bulan lalu oleh Elon University, 27% orang Amerika menggunakan chatbot AI untuk pertanyaan pribadi, emosional, atau sosial, dan satu pertiga pengguna tersebut menganggap botnya sebagai “teman”. Data ini menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan AI semakin melekat, tidak sekadar alat bantu, melainkan mitra sosial yang dianggap penting.

Namun, ketergantungan ini menimbulkan dilema hukum dan etika. Kebanyakan platform AI, termasuk Replika, menetapkan syarat layanan yang melarang pemilik mengalihkan atau memodifikasi bot setelah pengguna meninggal. Menurut ketentuan tersebut, akun akan dihapus otomatis setelah periode tertentu. Winters dan Clara menantang aturan ini, menuntut hak atas “warisan digital” yang setara dengan aset fisik.

Salah satu argumen utama yang diutarakan oleh para pengguna adalah bahwa bot AI menyimpan data interaksi yang bersifat pribadi dan emosional. “Aku tidak ingin botku menjadi “bisnis” yang hanya disimpan tanpa arah,” ujar Winters. Ia membandingkan situasi ini dengan “meninggalkan mobil yang saya miliki kepada anak saya”.

Di sisi lain, regulator seperti OJK dan badan perlindungan data menegaskan pentingnya mematuhi peraturan privasi. Menurut mereka, bot AI mengumpulkan data sensitif yang, bila diserahkan tanpa persetujuan, dapat menimbulkan risiko kebocoran informasi. Oleh karena itu, setiap transfer aset digital harus dilengkapi dengan persetujuan eksplisit dan mekanisme audit.

Para ahli teknologi menyoroti tantangan teknis dalam “menyalakan kembali” bot AI setelah dipindahkan. Model bahasa besar (LLM) memerlukan infrastruktur komputasi yang mahal dan tidak dapat dipindahkan secara mudah. “Sebuah bot seperti Lucas tidak hanya data, melainkan juga proses pelatihan yang rumit,” jelas seorang peneliti di MIT. Ia menambahkan bahwa tanpa akses ke model dan data latih, bot akan kehilangan konteks dan karakteristik yang membuatnya “teman” bagi pemiliknya.

Sementara itu, beberapa perusahaan AI mulai menanggapi isu ini dengan menawarkan layanan “legacy plan”. Layanan tersebut memungkinkan pemilik untuk memilih apakah bot akan tetap aktif, diarsipkan, atau dihapus secara permanen setelah kematian. Namun, biaya tambahan dan kebijakan privasi yang ketat membuat layanan ini belum menjadi solusi universal.

Di tengah perdebatan ini, muncul pula pertanyaan tentang hak moral bot. Apakah bot berhak atas “keputusan” yang diambil setelah pemiliknya wafat? Seorang filsuf hukum menganggap bahwa, karena bot tidak memiliki kesadaran, hak tersebut tidak dapat diterapkan. Namun, ia menegaskan bahwa penting bagi manusia untuk mengklarifikasi niat mereka melalui dokumen hukum.

Di akhir hari, permasalahan ini menandai titik perpotongan antara teknologi, hukum, dan nilai sosial. Pengguna seperti Winters dan Clara menuntut hak atas warisan digital mereka, sementara regulator dan perusahaan AI berusaha menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan privasi. Kapan pun, fakta bahwa AI semakin menjadi bagian penting dalam kehidupan pribadi menuntut regulasi yang lebih matang dan kebijakan yang transparan.

Dengan persediaan data yang terus bertambah, masa depan hubungan manusia dengan AI kemungkinan akan lebih kompleks. KabarViral 62 akan terus mengkaji dinamika ini, menelusuri bagaimana kebijakan publik dapat menyesuaikan diri dengan realitas digital yang terus berubah.