Kejagung Tetapkan Dirut PT CNI Tersangka Korupsi Nikel Rp 401 Miliar

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengonfirmasi penetapan tersebut dalam jumpa pers di Gedung Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Jakarta Selatan, Kamis (15/10/2026). "Berdasarkan hasil ekspos, tim penyidik telah menetapkan dari pihak swasta, yaitu Tersangka DS selaku direktur utama sekaligus pemegang saham PT CNI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel tahun 2017 sampai dengan tahun 2020," ujar Anang.

Penetapan DS sebagai tersangka ini menjadi babak baru dalam investigasi panjang Kejagung terhadap praktik ilegal di sektor pertambangan nikel. Kasus ini dugaan manipulasi sistemik dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan penyalahgunaan wewenang pejabat daerah selama empat tahun berturut-turut.

Dalam mekanisme hukum pertambangan, tata kelola nikel yang korup biasanya melibatkan pemalsuan dokumen produksi, manipulasi data tonase yang dikirim ke smelter, hingga pemberian izin kepada pihak yang tidak memenuhi syarat teknis lingkungan. Dampak langsung dari praktik ini adalah bocornya pendapatan negara dari royalti dan pajak, serta kerusakan ekologis yang masif di kawasan hutan lindung.

Kejagung telah menjerat sejumlah pejabat tinggi di Sultra sebelumnya, termasuk mantan pejabat Dinas ESDM dan gubernur. Penambahan tersangka dari kalangan korporasi, khususnya posisi strategis seperti direktur utama, menunjukkan bahwa penyidik sedang membongkar rantai komando di balik aliran dana haram tersebut. DS diduga memberikan instruksi atau persetujuan atas tindakan yang menyebabkan kerugian negara tersebut.

Kasus ini menjadi sorotan karena nikel merupakan komoditas strategis bagi ekonomi Indonesia. Dengan harga nikel yang melonjak di pasar global dalam beberapa tahun terakhir, nilai kerugian Rp 401 miliar ini dianggap sebagai "bocoran" yang signifikan dari potensi pendapatan negara yang seharusnya dapat dialokasikan untuk infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan.

Tim Penyidik Jampidsus kini berfokus pada pengembalian kerugian negara atau asset recovery. Proses hukum berfokus pada penggeledahan kantor, penyitaan dokumen keuangan, dan pelacakan aliran dana ke rekening-rekening penampung. Pelaku kejahatan korporasi sering kali menggunakan struktur perusahaan cangkang (shell company) di luar negeri untuk menyembunyikan jejak uang, sehingga kerja sama dengan otoritas keuangan internasional menjadi krusial dalam kasus ini.

Bagi publik, kasus ini menjadi peringatan keras bahwa regulasi pertambangan yang longgar dan pengawasan yang lemah membuka celah bagi kolusi pejabat pemerintah dan petambang. Tanpa transparansi data produksi dan audit independen yang rutin, potensi kerugian negara akibat korupsi nikel akan terus berulang, menggerus cadangan devisa dan merusak lingkungan hidup secara permanen.

Kejagung menegaskan proses hukum akan terus berlanjut hingga tuntas. Masyarakat diimbau untuk mengawal proses persidangan agar vonisi yang dijatuhkan hakim sebanding dengan bobot kerugian negara dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Kejelasan nasib aset yang disita dan mekanisme pengembalian kerugian negara ke kas negara akan menjadi tolak ukur keberhasilan pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam ini.

Hingga berita ini diturunkan, kuasa hukum tersangka DS belum memberikan tanggapan resmi. Proses penyidikan akan memasuki tahap pelimpahan berkas ke kejaksaan penuntut umum setelah seluruh bukti forensik dan saksi ahli dikumpulkan. Publik menunggu apakah akan ada tersangka tambahan dari jajaran direksi lain atau pejabat negara yang diketahui berkolaborasi dengan PT CNI dalam periode 2017-2020 tersebut.