Palantir dan Sadiq Khan Sepakat Akhiri Sengketa Hukum Kontrak Kepolisian London

Kontrak tersebut mencakup sistem "Unified Operational Analytics" (UOA) berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang untuk memproses intelijen dalam investigasi kriminal selama dua tahun. Palantir menggugat Mopac pada Juni lalu setelah Khan secara sepihak memblokir pengawalan kontrak tersebut. Khan beralasan bahwa keputusan itu diambil karena adanya "pelanggaran serius dan jelas" terhadap aturan pengadaan publik, bukan semata-mata persoalan ideologis.

Namun, narasi politik langsung mencuat. Khan sebelumnya menegaskan bahwa warga London hanya menginginkan dana publik dialirkan ke perusahaan yang "mengekspresikan nilai-nilai kota". Penolakan ini semakin tajam mengingat rekam jejak Palantir yang menyediakan layanan untuk militer Israel dan administrasi Trump dalam operasi penangkapan imigran. Louis Mosley, kepala Palantir di wilayah Inggris dan Eropa, menangkis tuduhan tersebut dengan menyebut Khan telah mempolitisasi proses pengadaan. Mosley berargumen bahwa prioritas warga London adalah keamanan dari kejahatan jalanan dan kekerasan, bukan sekadar ideologi penguasa.

Pernyataan bersama yang dirilis kedua belah pihak di hari Rabu menegaskan bahwa keputusan untuk memblokir kontrak tersebut "tidak didasarkan pada nilai atau etika Palantir", melainkan murni pertimbangan teknis dan kepatuhan regulasi. Penarikan klaim hukum ini menandai berakhirnya konflik terbuka yang berpotensi merusak citra pengadaan publik di Inggris.

Dinamika ini juga dipengaruhi oleh perekrutan Tom Watson, mantan wakil pemimpin Partai Buruh, sebagai lobi penuh waktu oleh Palantir satu bulan sebelum kesepakatan damai tercapai. Langkah ini memicu kekhawatiran internal perusahaan bahwa jika otoritas publik dapat memveto kontrak berdasarkan keberatan terhadap kepemimpinan senior, kemampuan operasional Palantir di Inggris akan terancam. Namun, perekrutan tokoh politik senior ini justru memperkeruh persepsi publik mengenai netralitas perusahaan.

Sementara sengketa dengan Mopac mereda, Palantir masih menghadapi tekanan signifikan dari sektor kesehatan. Perusahaan ini tengah berjuang mempertahankan kontrak data medis NHS (National Health Service) senilai £330 juta. Kampanye keras dari sebagian masyarakat dan anggota parlemen mendesak agar kontrak tersebut dibatalkan dan diserahkan ke perusahaan yang lebih sedikit kontroversi. Isu utama di sini adalah kekhawatiran mengenai privasi data kesehatan warga yang ditangani oleh entitas dengan rekam jejak kontroversial di bidang hak asasi manusia dan militerisasi.

Bagi pembaca dan pengamat teknologi, kasus ini menjadi preseden penting dalam era pengadaan AI pemerintah. Keputusan untuk mengakhiri sengketa menunjukkan bahwa tekanan hukum dan opini publik memiliki bobot nyata dalam bisnis teknologi. Namun, bagi masyarakat, ini bukan sekadar masalah korporasi. Ini adalah ujian apakah teknologi pengawasan dan analisis data yang dibiayai pajak rakyat benar-benar transparan, akuntabel, dan bebas dari bias politik. Masyarakat perlu terus mengawasi bagaimana data sensitif, mulai dari rekam medis hingga intelijen kriminal, dikelola, mengingat risiko kebocoran data dan penyalahgunaan wewenang tetap menjadi ancaman nyata di balik janji efisiensi operasional.