Penangkapan Massal dan Pengujian HIV Paksa: Krisis Hak Asasi Manusia Melanda Komunitas LGBTQ+ di Senegal

Setidaknya 320 individu telah ditangkap dan ditahan dengan tuduhan melakukan "perbuatan melawan alam" sejak Februari 2026. Data ini diungkapkan oleh laporan terbaru Human Rights Watch (HRW) yang mengungkap eskalasi kekerasan negara terhadap komunitas LGBTQ+. Yang lebih mengkhawatirkan, dari total penahanan tersebut, sedikitnya 84 orang dijerat dengan pasal "penularan HIV sukarela" semata-mata berdasarkan status HIV mereka, tanpa bukti transfer virus yang konklusif.

Peningkatan agresif penangkapan ini terjadi beriringan dengan pengetatan hukum pidana di Senegal. Pada 11 Maret 2026, parlemen setempat merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menggandakan hukuman penjara maksimum untuk hubungan homoseksual yang disepakati menjadi 10 tahun. Undang-undang baru ini juga menetapkan sanksi berat bagi siapa pun yang mempromosikan homoseksualitas, atau yang memberikan dukungan serta pendanaan bagi individu dan organisasi LGBTQ+. Ancaman hukumannya mencapai 7 tahun penjara dan denda antara 500.000 hingga 5 juta franc CFA (setara 650-6.500 pound sterling).

Larissa Kojoué, peneliti hak LGBTQ+ di HRW, mendokumentasikan dampak psikologis dan sosial dari operasi penangkapan massal ini. Menurutnya, warga LGBTQ+ terpaksa menyembunyikan identitas dan aktivitas normal mereka karena takut ditangkap dan semakin terstigmatisasi di masyarakat. "Pemerintah Senegal harus menghentikan penindasan ini, yang mengancam hak-hak setiap orang," tegas Kojoué.

Akar dari krisis ini dapat ditelusuri ke dalam manuver politik domestik. Aktivitas seksual sesama jenis memang sudah dikriminalisasi di Senegal sejak 1965, namun kebencian sistemik terhadap kelompok ini meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir. Selama kampanye pemilihan presiden 2024, Bassirou Diomaye Faye—yang kemudian memenangkan pemilu—bersama mantan perdana menteri Ousmane Sonko, berjanji untuk memperketat hukum yang mengkriminalisasi hubungan sesama jenis. Mereka membingkai isu ini sebagai prioritas nasional, sebuah strategi politik yang kini berbuah pada represi fisik yang nyata di lapangan.

Metode penangkapan yang digunakan aparat kepolisian memicu perdebatan serius mengenai legalitas dan proporsionalitas. Polisi menyatakan bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan informasi yang diekstraksi dari ponsel yang disita, laporan pihak ketiga, atau penggerebekan terhadap tempat tinggal pribadi. Praktik ini membuka celah penyalahgunaan wewenang, di mana privasi individu diinjak-injak tanpa standar bukti pidana yang ketat. Selain itu, laporan tersebut menyoroti adanya pengujian HIV secara paksa terhadap tahanan, sebuah pelanggaran berat terhadap standar medis dan etika kesehatan global.

Dampak dari gelombang penangkapan ini tidak hanya dirasakan oleh tahanan, tetapi juga merambat ke sektor bantuan hukum. Para advokat di Senegal dilaporkan kini mengalami kebuntuan psikologis dan profesional; banyak dari mereka yang takut untuk mewakili klien yang ditahan. Ketakutan ini menciptakan hambatan akses terhadap keadilan, di mana para tahanan tersisih dari hak atas pembelaan yang layak.

Kasus di Senegal ini menjadi cerminan tren global di mana negara-negara tertentu menggunakan legislasi anti-LGBTQ+ sebagai alat kontrol sosial dan konsolidasi kekuasaan politik. Bagi publik internasional, situasi ini memberikan peringatan keras terkait erosi hak asasi manusia di kawasan Afrika Barat. Bagi warga LGBTQ+ di Senegal, realitasnya jauh lebih brutal: mereka tidak hanya kehilangan kebebasan berpendapat atau berkumpul, tetapi juga fisik mereka yang dikurung di balik jeruji besi dengan dakwaan yang dianggap diskriminatif dan tidak berdasar secara medis.

Tanpa adanya intervensi diplomatik yang kuat atau tekanan dari komunitas internasional yang konsisten, tren represi ini diprediksi akan terus berlanjut. Data dari HIV Justice Network menunjukkan bahwa penangkapan bukan lagi kasus sporadis, melainkan bagian dari kebijakan negara yang terstruktur. Pertanyaan kritis yang tersisa adalah: hingga kapan komunitas global akan bersikap pasif sementara ratusan individu kehilangan hak dasar mereka atas kebebasan dan keamanan pribadi hanya karena identitas siapa mereka cintai?