Kepala BNPB Baru soal Target Penanganan Karhutla: As Soon As Possible

Karhutla menjadi permasalahan utama di Indonesia sejak dekade terakhir. Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Indonesia mengalami rata‑rata 1.200 kebakaran hutan per tahun, dengan 60 % terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Dampaknya tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga menimbulkan polusi udara yang menurunkan kualitas hidup jutaan penduduk. Pada musim hujan 2026, pemerintah melaporkan lebih dari 300 kebakaran di wilayah Sumatera, menandai peningkatan 25 % dibandingkan tahun sebelumnya.

BNPB, sebagai lembaga yang mengoordinasikan penanganan bencana nasional, memiliki mandat untuk mengaktifkan sistem peringatan dini, mengoordinasikan tim penanggulangan, dan mengelola sumber daya. Namun, kritik sering muncul ketika respon dianggap lambat. Pada musim kemarau 2024, misalnya, beberapa kabupaten di Kalimantan dilaporkan menunggu lebih dari 48 jam sebelum tim kebakaran tiba, sehingga korban jiwa meningkat.

Letjen Kristomei menegaskan bahwa evaluasi menit mencerminkan perubahan paradigma. “Kami akan meninjau setiap kejadian dalam 30 menit setelah tim tiba di lokasi,” ujarnya. “Hal ini akan memaksa kita untuk mengidentifikasi hambatan operasional secara real‑time.” Dalam praktiknya, hal ini memerlukan sistem pelaporan digital yang terintegrasi antara satelit, drone, dan aplikasi mobile.

Sistem pelaporan yang terintegrasi sudah diuji coba di beberapa kabupaten di Jawa Tengah. Pada uji coba tersebut, data suhu, kelembapan, dan kepadatan asap dikirim secara real‑time ke pusat kontrol BNPB. Menurut koordinator proyek, “dari 20 kebakaran yang diuji, rata‑rata waktu respons turun dari 4 jam menjadi 1,5 jam.” Meskipun masih jauh dari target menit, langkah tersebut menandai kemajuan signifikan.

Selain teknologi, Letjen menyoroti pentingnya kolaborasi dengan masyarakat lokal. “Masyarakat setempat sering menjadi detektif pertama. Jika mereka dilengkapi dengan pelatihan dasar dan alat komunikasi, mereka dapat memberi sinyal lebih cepat,” jelasnya. Pada tahun 2025, BNPB meluncurkan program pelatihan ‘Bencana Bersama’ di 12 kabupaten, yang melibatkan lebih dari 3.000 petani dan nelayan.

Namun, tantangan tetap ada. Sumber daya manusia di lapangan masih terbatas. Menurut data BNPB, hanya sekitar 2.000 petugas kebakaran nasional, sedangkan jumlah potensi kebakaran menuntut lebih dari 5.000 petugas. Selain itu, infrastruktur telekomunikasi di daerah terpencil seringkali tidak stabil, menghambat transmisi data real‑time.

Untuk menutup, Letjen Kristomei menekankan bahwa target “as soon as possible” bukan sekadar slogan. Ia menuntut penilaian berkelanjutan, perbaikan berkelanjutan, dan keterlibatan semua pihak, dari pemerintah daerah hingga masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa setiap menit yang terbuang berarti lebih banyak korban dan kerusakan.

Bagi masyarakat, langkah sederhana dapat membantu: memantau peringatan di media sosial, melaporkan kebakaran sejak dini, dan mengikuti petunjuk evakuasi dari dinas terkait. Di sisi kebijakan, pemerintah daerah diharapkan memperkuat jaringan komunikasi dan meningkatkan kapasitas petugas melalui pelatihan berkelanjutan.

Dengan komitmen BNPB untuk menurunkan waktu respons ke menit, harapan akan penanganan karhutla yang lebih cepat dan lebih efisien semakin realistis. Namun, realisasinya akan bergantung pada sinergi antara teknologi, sumber daya manusia, dan partisipasi aktif masyarakat.