9 Provinsi Indonesia dengan Kualitas Udara Terburuk dan Ancaman Kesehatan Masyarakat

Dari Sumatera ke Papua, sembilan provinsi tercatat menurun kualitas udara

Berdasarkan pemantauan sejak September 2026, KLH/BPLH mengidentifikasi sembilan provinsi yang mengalami penurunan signifikan pada indeks PM2,5. Di Sumatera, Sumatera Barat berada pada level “tidak sehat”, sementara Riau dan Jambi melaju ke “sangat tidak sehat”; Jambi bahkan mencapai “berbahaya”. Sumatera Selatan menunjukkan spektrum yang lebih luas, dari “tidak sehat” hingga “berbahaya” tergantung wilayahnya.

Di Kalimantan, Kalimantan Barat sebagian besar wilayahnya “tidak sehat” dengan sebagian area “berbahaya”. Kalimantan Tengah seluruhnya berada pada level “berbahaya”, dan Kalimantan Selatan beragam antara “tidak sehat” hingga “berbahaya”.

Provinsi Sulawesi dan Papua tidak dirinci per provinsi, namun petugas mengonfirmasi bahwa beberapa wilayah yang sebelumnya “baik” atau “sedang” kini telah bergeser ke “tidak sehat”.

Apa arti kategori PM2,5 bagi kesehatan?

PM2,5 merupakan partikel mikroskopis yang dapat menembus saluran pernapasan hingga ke alveolus paru, mengganggu fungsi pernapasan dan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, asma, bronkitis, serta kematian dini. Menurut World Health Organization (WHO), paparan PM2,5 di atas 25 µg/m³ selama 24 jam masuk dalam kategori “tidak sehat”, sementara nilai di atas 75 µg/m³ masuk “sangat tidak sehat”, dan di atas 150 µg/m³ dinyatakan “berbahaya”.

Data lapangan KLH/BPLH menunjukkan bahwa beberapa titik di Jambi dan Kalimantan Tengah melampaui ambang 150 µg/m³, menempatkan penduduk di zona risiko tinggi.

Penyebab utama: kebakaran hutan dan lahan

Peningkatan PM2,5 pada periode ini dipicu oleh kebakaran hutan dan lahan yang meluas, terutama di daerah gambut Sumatera dan Kalimantan. Kebakaran gambut menghasilkan asap pekat yang mengandung karbon hitam, senyawa organik volatil, dan partikel halus. Meskipun BNPB melaporkan keberhasilan memadamkan lebih dari 80 % lahan yang baru terbakar setiap hari, tantangan tetap ada karena api yang tampak padam di permukaan sering tetap menyala di lapisan gambut bawah.

Operasi darat dan udara melibatkan 49 pesawat serta helikopter yang melakukan water bombing dan, dalam beberapa kasus, operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk menurunkan suhu dan meningkatkan kelembaban. Namun, efektivitas OMC masih diperdebatkan oleh pakar iklim karena ketergantungan pada kondisi atmosfer yang sangat dinamis.

Dampak di lapangan dan langkah mitigasi bagi warga

Masyarakat di provinsi yang masuk kategori “tidak sehat” atau lebih buruk melaporkan peningkatan kasus gangguan pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan pekerja outdoor. Lembaga swadaya masyarakat seperti WALHI menekankan pentingnya penggunaan masker N95 atau setara, mengurangi aktivitas fisik di luar ruangan pada jam puncak polusi (biasanya pagi dan sore), serta memantau indeks kualitas udara melalui aplikasi resmi pemerintah.

Pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi penanggulangan kebakaran, mempercepat rehabilitasi lahan gambut, dan meningkatkan sistem peringatan dini berbasis satelit. Sementara itu, ahli kesehatan publik dari Universitas Indonesia menyarankan klinik dan puskesmas untuk menyiapkan protokol penanganan eksaserbasi asma dan penyakit jantung yang dipicu oleh polusi udara.

Apa yang bisa dilakukan selanjutnya?

• Pantau kualitas udara: Aplikasi “AirNow” dan portal KLH/BPLH menyediakan data real‑time per kabupaten/kota.
• Gunakan masker yang tepat: Masker N95 atau KN95 menahan partikel hingga 95 % bila terpasang dengan baik.
• Kurangi aktivitas luar ruangan: Hindari olahraga atau pekerjaan lapangan pada jam puncak polusi, terutama antara pukul 06.00‑09.00 dan 16.00‑19.00.
• Ventilasi rumah: Tutup jendela dan gunakan filter udara bila memungkinkan, terutama pada malam hari ketika suhu menurunkan pergerakan asap.
• Dukung aksi kebijakan: Dorong pemerintah daerah untuk menegakkan larangan pembukaan lahan dengan cara pembakaran, serta memperluas program reboisasi gambut.

Kualitas udara yang memburuk di sembilan provinsi ini menegaskan urgensi tindakan terpadu antara pemerintah, lembaga penanggulangan bencana, dan masyarakat. Tanpa intervensi yang konsisten, risiko kesehatan jangka panjang dapat meluas, menambah beban pada sistem kesehatan nasional yang sudah tertekan.

---