Malaysia Ajak Negara ASEAN Bersatu Protes Kabut Asap Indonesia

Syed Saddiq menilai pendekatan bilateral yang selama ini dipakai tidak cukup menekan akar permasalahan. “Jika kabut asap terus mengganggu kesehatan warga dan menghambat aktivitas ekonomi di kawasan, Malaysia tidak boleh menanggung beban ini sendirian,” ujarnya, mengutip laporan New Straits Times tanggal 15 Oktober. Ia menambahkan, selain mengirimkan nota diplomatik yang menegaskan keberatan, ASEAN sebaiknya menyepakati sanksi kolektif yang dapat menutup akses pendanaan bagi perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan atau lahan.

Dampak kabut asap lintas negara

• Kesehatan: Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan polusi udara akibat kabut asap meningkatkan risiko penyakit pernapasan hingga 15 % di wilayah terdampak, termasuk Malaysia, Singapura, dan Thailand.
• Ekonomi: Kementerian Perdagangan Malaysia melaporkan kerugian sektor pariwisata dan transportasi sebesar Rp 1,2 triliun selama tiga minggu pertama kebakaran tahun ini.
• Lingkungan: Data satelit menunjukkan area hutan yang terbakar meluas hingga 1,4 juta hektar, setara dengan 200 stadion sepak bola, memperburuk emisi karbon nasional Indonesia.

Usulan langkah ekonomi

Syed Saddiq juga menyoroti peran lembaga keuangan regional. Ia meminta bank-bank besar di Malaysia dan Singapura—termasuk Maybank, CIMB, dan DBS—meninjau kembali portofolio pinjaman mereka. Jika terbukti ada perusahaan yang terlibat dalam pembakaran, bank diminta menunda atau menghentikan pembiayaan, sekaligus menambahkan klausul “no‑burn” dalam perjanjian kredit baru.

Pendekatan ekonomi ini mengacu pada kebijakan “green financing” yang telah diterapkan di Uni Eropa, di mana dana publik dan swasta diarahkan hanya kepada proyek yang memenuhi standar lingkungan yang ketat. “Pembiayaan yang bersih dapat menjadi tekanan efektif karena banyak perusahaan perkebunan bergantung pada kredit bank untuk operasionalnya,” kata Dr. Anita Wijaya, pakar kebijakan lingkungan Universitas Indonesia.

Reaksi Indonesia dan tantangan implementasi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menanggapi usulan tersebut dengan menolak label “pengucilan” terhadap Indonesia. Menurut Menteri Siti Nurbaya, pemerintah tengah memperkuat penegakan hukum melalui operasi gabungan dengan kepolisian dan militer, serta meningkatkan program Restorasi Ekosistem Hutan dan Lahan (REKLIS). Namun, data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa hingga November 2024, hanya 38 % perusahaan perkebunan yang telah menandatangani komitmen tidak membakar lahan.

Penghalang utama bagi sanksi kolektif ASEAN adalah perbedaan kepentingan ekonomi antarnegara anggota. Singapura, misalnya, memiliki hubungan perdagangan yang kuat dengan Indonesia dan cenderung mengedepankan dialog bilateral. Malaysia dan Thailand, yang paling terdampak, menginginkan tindakan yang lebih tegas.

Langkah konkret bagi pembaca

1. Pantau kualitas udara melalui aplikasi resmi BMKG atau aplikasi regional ASEAN yang menyediakan data real‑time.
2. Kurangi paparan dengan menggunakan masker N95 saat indeks kualitas udara (AQI) melebihi 150, dan hindari aktivitas luar ruangan pada jam puncak asap.
3. Dukung kebijakan hijau dengan memilih produk yang bersertifikat tidak terkait pembakaran hutan, serta menekan perusahaan tempat Anda bekerja untuk mengadopsi standar “no‑burn” dalam rantai pasok.

Usulan Malaysia menandai pergeseran strategi penanggulangan kabut asap dari diplomasi satu‑satu menjadi koordinasi multinasional. Jika ASEAN dapat menyatukan suara, tekanan ekonomi dan politik yang dihasilkan berpotensi memaksa pelaku pembakaran untuk beralih ke metode pertanian yang lebih berkelanjutan, sekaligus mengurangi beban kesehatan dan ekonomi yang selama ini menimpa jutaan warga di kawasan.