Wamendagri Wiyagus Tekankan Peran Forkopimda Tangani Karhutla di Kaltim

Forkopimda: Mekanisme Koordinasi Daerah

Forkopimda adalah forum yang menggabungkan kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), unsur TNI, Polri, kejaksaan, serta instansi teknis terkait. Tujuannya adalah menyelaraskan kebijakan, sumber daya, dan tindakan operasional di tingkat daerah. Dalam konteks karhutla, forum ini diharapkan dapat menyusun rencana mitigasi yang melibatkan satgas kebakaran, pengawasan lahan, serta program edukasi petani dan masyarakat adat.

Wiyagus menekankan, “Tanpa ada motor penggerak, yang mengorkestrasi penanggulangan karhutla ini, yaitu kepala daerah, ini tidak mungkin bisa terkendali.” Pernyataan itu menegaskan bahwa koordinasi vertikal—antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota—harus dijalankan secara terintegrasi, bukan sekadar inisiatif terpisah.

Tantangan Penanggulangan Karhutla di Kalimantan Timur

Kalimantan Timur mencatat rata‑rata 1.200 ha (hektar) lahan terbakar per tahun sejak 2021, dengan puncak kebakaran pada Agustus‑September setiap tahunnya. Penyebab utama meliputi pembukaan lahan secara terbuka (slash‑and‑burn), curah hujan yang menurun, serta angin kencang yang mempercepat penyebaran api.

Beberapa kendala operasional masih menghambat respons cepat:

• Keterbatasan sarana pemadam – Unit pemadam kebakaran daerah masih mengandalkan truk air berkapasitas kecil, sementara wilayah hutan yang luas memerlukan helikopter atau pesawat pemadam.
• Data lahan yang tidak terintegrasi – Pemetaan lahan masih terfragmentasi antara Badan Pertanahan Nasional, Dinas Kehutanan, dan lembaga survei satelit, menyulitkan identifikasi titik api secara real‑time.
• Keterlibatan komunitas – Banyak petani tradisional masih menggunakan metode pembakaran untuk membersihkan lahan, namun belum mendapatkan alternatif yang ekonomis dan ramah lingkungan.

Para ahli lingkungan, seperti Dr. Rina Sutrisno dari Lembaga Penelitian Hutan dan Lingkungan (Lemhil), mengingatkan bahwa tanpa perubahan pola penggunaan lahan, upaya penanggulangan akan selalu bersifat reaktif. “Pencegahan harus dimulai dari perencanaan tata ruang yang ketat dan insentif bagi petani yang beralih ke teknik agroforestry,” ujarnya.

Langkah Konkret yang Diharapkan

Wiyagus mengusulkan tiga aksi prioritas yang akan dibahas dalam pertemuan Forkopimda berikutnya:

1. Pembentukan Satgas Karhutla Daerah – Satgas yang melibatkan TNI, Polri, dan dinas terkait, dilengkapi dengan unit udara ringan untuk pemadaman cepat.
2. Peningkatan Sistem Informasi Geografis (SIG) – Integrasi data lahan, cuaca, dan hotspot satelit ke dalam platform digital yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Program Insentif Pengganti Pembakaran – Subsidi peralatan mekanis (misalnya rotavator) dan pelatihan teknik pertanian tanpa api bagi petani kecil, didanai melalui alokasi APBN khusus mitigasi kebakaran.

Jika langkah‑langkah tersebut diimplementasikan, potensi penurunan area terbakar dapat mencapai 30 % dalam tiga tahun ke depan, menurut simulasi model kebakaran yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB).

Apa yang Bisa Dilakukan Masyarakat?

Masyarakat di wilayah rawan kebakaran dapat berperan aktif dengan melaporkan titik api melalui aplikasi Siaga Bencana, serta berpartisipasi dalam program pelatihan teknik pertanian berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian setempat.

Dengan menempatkan Forkopimda sebagai pusat koordinasi, pemerintah berharap kebijakan tidak lagi terfragmentasi, melainkan terarah pada pencegahan yang berbasis data dan partisipasi luas. Keberhasilan strategi ini akan mengurangi kerugian ekonomi, melindungi keanekaragaman hayati, dan menurunkan emisi karbon yang berkontribusi pada perubahan iklim.

Artikel ini disusun berdasarkan pernyataan resmi Wamendagri dan data publikasi Badan Penanggulangan Bencana Nasional.