DBD di Jaksel Tembus 1.314 Kasus, DPRD DKI Minta Pemprov Tak Cuma Imbau Warga

Di Jakarta Selatan, angka kasus telah menembus 1.314 pada September 2026, menandai peningkatan signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Angka ini bukan sekadar statistik; ia mencerminkan ketidakcukupan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan kesehatan di wilayah tersebut.

Di ruang DPRD DKI Jakarta, Ketua Komisi D – Yuke Yurike, fraksi PDI‑Perjuangan, mengajukan permintaan resmi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Ia menuntut agar Sudin Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Selatan tidak hanya mengandalkan imbauan kepada masyarakat. “Angka 1.314 kasus bukan sekadar statistik, ini peringatan serius bagi kita semua,” kata Yuke pada sesi pleno Rabu (14 Oktober 2026). Ia menegaskan bahwa beban pencegahan tidak boleh sepenuhnya ditugaskan kepada warga, melainkan harus disertai pengawasan ketat dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai.

Permintaan tersebut menyoroti dua aspek utama: pengawasan dan fasilitas. Pengawasan berarti pemantauan aktif terhadap potensi titik tumpul nyamuk, seperti tempat menumpuk air baku, serta penegakan kebijakan pengelolaan sampah dan sanitasi. Fasilitas meliputi penyediaan alat diagnostik, penanganan pasien di rumah sakit dan puskesmas, serta penyediaan obat-obatan antikanker yang memadai. Tanpa kedua komponen ini, upaya pencegahan yang hanya mengandalkan kesadaran masyarakat cenderung tidak efektif, terutama di daerah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi dan infrastruktur sanitasi yang kurang memadai.

Sementara Sudinkes Jakarta Selatan telah melakukan kampanye “Hapus Titik Tumpul” dan “Bersihkan Lingkungan” melalui media sosial dan kampanye langsung ke RT, efektivitasnya masih terbatas. Data menunjukkan bahwa 45 % dari kasus DBD di wilayah ini terkait dengan tempat tinggal yang memiliki air menumpuk selama lebih dari 48 jam. Hal ini menandakan bahwa pendekatan berbasis edukasi belum cukup mencegah penyebaran vektor.

Pemerintah provinsi juga menghadapi tantangan dalam alokasi dana. Menurut laporan keuangan 2025, dana kesehatan di Jakarta Selatan diperkirakan mencapai Rp 3,2 triliun, namun hanya sekitar 12 % dialokasikan untuk program pencegahan DBD. Sisanya lebih banyak dialokasikan untuk penanganan penyakit akut dan infrastruktur rumah sakit. Yuke menekankan pentingnya pergeseran alokasi dana ini, mengingat biaya perawatan DBD yang tinggi dan dampaknya terhadap produktivitas ekonomi lokal.

Reaksi dari pihak Sudinkes belum dapat dipastikan secara publik. Namun, dalam satu pernyataan resmi, Kepala Sudinkes Jakarta Selatan mengaku akan melakukan evaluasi terhadap program pencegahan yang sedang berjalan. Ia menyatakan bahwa pemerintah provinsi akan memperkuat koordinasi dengan dinas lingkungan hidup dan kepolisian untuk menindaklanjuti titik tumpul.

Kebijakan yang diusulkan oleh DPRD DKI Jakarta menuntut tindakan konkret. Pertama, Pemprov harus menetapkan standar pengawasan harian di setiap RT yang melibatkan petugas kesehatan dan petugas lingkungan. Kedua, penyediaan fasilitas medis harus disesuaikan dengan tingkat risiko, termasuk pengadaan alat diagnostik rapid test dengue dan penempatan tenaga medis terlatih di puskesmas yang strategis. Ketiga, alokasi dana untuk pencegahan harus ditingkatkan minimal 30 % dalam anggaran tahunan.

Dampak jangka panjang dari penanganan DBD yang kurang memadai dapat memperlebar ketimpangan kesehatan. Di samping biaya medis, DBD juga menurunkan produktivitas tenaga kerja, mengganggu operasional bisnis, dan meningkatkan beban psikologis pada keluarga. Oleh karena itu, upaya pencegahan yang terintegrasi dan berkelanjutan tidak hanya penting bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga bagi stabilitas ekonomi daerah.

Untuk warga Jakarta Selatan, langkah sederhana masih dapat diambil: bersihkan tempat menampung air setiap hari, gunakan sarang nyamuk larvicide di kolam kecil, dan laporkan tempat rawan nyamuk kepada petugas setempat. Namun, kebijakan yang diusulkan oleh DPRD DKI Jakarta menegaskan bahwa tanggung jawab tidak semata-mata pada individu. Pemerintah provinsi dan Sudinkes harus memimpin dengan memberikan pengawasan, fasilitas, dan alokasi dana yang cukup. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif, angka 1.314 kasus dapat diturunkan dan risiko DBD di Jakarta Selatan dapat diminimalisir.