Isi BBM di Bali Pakai Sistem Ganjil Genap Mulai Hari Ini

Mengapa sistem ganjil‑genap diterapkan?

Kekurangan BBM bersubsidi di Bali bukan fenomena baru. Pada minggu‑minggu terakhir, rata‑rata antrean di stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) mencapai lebih dari dua jam, terutama di kawasan wisata Kuta, Denpasar, dan Gianyar. Menurut data internal Pertamina, volume BBM yang masuk ke pelabuhan Bali turun 12 % dibandingkan bulan yang sama tahun lalu, dipicu oleh penurunan produksi di kilang Jawa Barat dan keterlambatan kapal tanker akibat cuaca buruk di Selat Bali.

Sistem ganjil‑genap menugaskan kendaraan bermotor dengan nomor polisi ganjil (1, 3, 5, dst.) untuk mengisi BBM pada hari ganjil, sementara nomor genap (2, 4, 6, dst.) hanya dapat mengisi pada hari genap. Pendekatan ini diharapkan mengurangi kepadatan di pompa, memberi ruang bagi lebih banyak konsumen untuk mengakses BBM dalam rentang waktu yang lebih singkat.

“Kami menerima arahan resmi dari Gubernur Bali melalui surat resmi, dan sudah menyiapkan prosedur operasional di setiap outlet,” kata Ahad Rahedi, Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus. “Selama periode percobaan satu minggu, kami akan memantau kepatuhan dan dampaknya terhadap waktu tunggu serta volume penjualan.”

Dampak di lapangan

Di SPBU Buleleng, petugas mencatat penurunan waktu antrean dari rata‑rata 95 menit menjadi sekitar 55 menit pada hari pertama penerapan. “Awalnya kami khawatir antrean malah terpecah menjadi dua, tapi kenyataannya alur kendaraan menjadi lebih teratur,” ujar Iwan Setiawan, kepala SPBU milik swasta di daerah Kuta. “Kami tetap mengalami penurunan volume penjualan, karena sebagian konsumen menunda pengisian hingga hari berikutnya.”

Pengendara sendiri menyambut kebijakan dengan campuran rasa lega dan kebingungan. “Saya biasanya pulang kerja jam 5 sore, dan dulu harus menunggu lama di SPBU. Sekarang saya bisa masuk lebih cepat, tapi harus ingat nomor polisi saya,” kata Siti Nurhaliza, seorang supir taksi di Denpasar. “Kalau saya tidak memperhatikan, bisa kena denda.”

Dari sisi konsumen, asosiasi konsumen Bali (KonsumenBali) mengingatkan pentingnya transparansi tarif. “Meskipun BBM bersubsidi masih dijual dengan harga yang diatur pemerintah, kami ingin memastikan tidak ada penambahan biaya tersembunyi selama proses pengisian,” ujar Ketua KonsumenBali, Budi Prasetyo. “Jika ada praktik penambahan biaya administrasi, kami siap mengadukan ke regulator.”

Risiko dan pertimbangan ke depan

Kebijakan sementara ini memiliki batas waktu hingga Senin (19 Oktober 2026). Jika hasil evaluasi menunjukkan perbaikan signifikan dalam mengurangi antrean dan tidak menimbulkan kelangkaan di hari tertentu, otoritas provinsi dapat memperpanjang atau menjadikan sistem ganjil‑genap sebagai standar operasional. Namun, ada risiko munculnya ketidakseimbangan pasokan jika satu kelompok kendaraan secara bersamaan mengisi pada hari tertentu, terutama pada akhir pekan ketika wisatawan domestik dan mancanegara meningkat tajam.

Pemerintah provinsi, melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat darurat dan tidak dimaksudkan menggantikan penataan rantai pasokan jangka panjang. “Kami terus berkoordinasi dengan Pertamina, pelabuhan, dan otoritas kepabeanan untuk memastikan alur BBM tetap lancar,” kata Kepala Dinas ESDM Bali, Ida Bagus Mahendra.

Bagi masyarakat yang ingin menghindari potensi denda, penting untuk memperhatikan nomor polisi kendaraan dan hari pengisian. Selain itu, memanfaatkan aplikasi digital Pertamina untuk cek ketersediaan BBM di SPBU terdekat dapat membantu mengoptimalkan waktu perjalanan.

Dengan langkah cepat ini, pemerintah Bali dan Pertamina berupaya menyeimbangkan kebutuhan mobilitas penduduk dan wisatawan tanpa menambah beban biaya. Hasil evaluasi akhir minggu akan menentukan apakah sistem ganjil‑genap tetap menjadi alat manajemen krisis BBM atau hanya menjadi solusi sementara yang dihapus setelah pasokan kembali stabil.