OTT BNPB: KPK Tangkap 14 Orang, Termasuk Sestama

JAKARTA / INDONESIA — Jakarta – KPK menggelar operasi penyergapan besar-besaran di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Selasa (13/10). Empat belas orang, mulai dari pejabat tinggi hingga pengusaha swasta, dibekap dan barang bukti senilai miliaran rupiah serta emas batangan disita.

Kronologi & Rangkuman Fakta Lapangan

Empat belas orang, mulai dari pejabat tinggi hingga pengusaha swasta, dibekap dan barang bukti senilai miliaran rupiah serta emas batangan disita. Kasus ini langsung menggelitik publik karena melibatkan dana yang seharusnya dipakai untuk mitigasi bencana, bukan kantong pribadi.

Menurut juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di antara yang ditangkap ada Sekretaris Utama BNPB, Rustian, yang secara internal dikenal sebagai “Sestama”. Ia bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sejumlah pengusaha ditangkap di wilayah Jabodetabek. “Tim KPK mengamankan 14 orang, termasuk Sestama, PPK, dan unsur swasta,” kata Budi dalam konferensi pers di Yogyakarta. Selain penangkapan, KPK berhasil mengamankan uang tunai sekitar Rp1,4 miliar serta logam mulia berupa emas batangan dan tabungan emas; jumlah akhir masih dalam proses verifikasi.

Kasus ini berpusat pada dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) – alokasi dana yang biasanya langsung dicairkan untuk penanganan bencana. Budi menegaskan, “Penyelidikan ini diduga terkait dengan pengadaan barang dan jasa di BNPB, khususnya yang memakai DSP kebencanaan.” Artinya, uang yang seharusnya cepat sampai ke korban gempa, banjir, atau kebakaran, diduga diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

• *Menerjemahkan istilah birokrasi**
• OTT (Operasi Tangkap Tangan): penyelidikan yang berujung pada penangkapan langsung tanpa proses penahanan lama. Ibarat polisi yang menangkap pencuri saat masih memegang barang curian.
• BNPB: lembaga negara yang bertugas mengkoordinasi penanggulangan bencana, mirip “tim SAR nasional”.
• Sestama: singkatan “Sekretaris Utama”, jabatan tertinggi di BNPB yang mengelola kebijakan operasional.
• PPK (Pejabat Pembuat Komitmen): orang yang menandatangani kontrak pemerintah, layaknya “manajer proyek” yang berhak mengeluarkan uang.
• DSP (Dana Siap Pakai): dana yang langsung dapat dipakai tanpa lewat proses anggaran panjang, seperti “uang darurat” yang disiapkan untuk aksi cepat.
• Logam mulia: emas batangan atau tabungan emas yang biasanya dipakai sebagai cadangan nilai, bukan untuk keperluan operasional lembaga.

Bagi warga, berita ini menimbulkan kekhawatiran nyata. Setiap rupiah yang diselewengkan berarti bantuan yang tertunda atau berkurang bagi korban bencana. Jika kasus ini terbukti, pemerintah harus meninjau kembali mekanisme pengadaan DSP agar tidak lagi menjadi celah korupsi. Masyarakat menanti hasil penyidikan, termasuk identifikasi semua pihak yang terlibat, nilai total kerugian, serta langkah pemulihan dana yang telah disita.

Sementara itu, KPK berjanji akan melanjutkan penyidikan hingga tuntas. “Kami akan dalami semua alur pengadaan yang mencurigakan,” tegas Budi. Publik kini menantikan transparansi penuh, agar dana kebencanaan kembali menjadi milik mereka yang paling membutuhkan, bukan kantong elit birokrasi.