Sejumlah Ruko Hancur Imbas Ledakan di Pasar Cimanggis Tangsel

Penyebab ledakan masih dalam tahap investigasi. Petugas kepolisian dan tim teknis Kementerian Perhubungan menyoroti kemungkinan kebocoran gas LPG atau penanganan bahan kimia yang tidak sesuai prosedur. Menurut sumber di lapangan, beberapa ruko di pasar tersebut menggunakan sistem penyimpanan bahan bakar untuk kebutuhan operasional. Tanpa pengawasan ketat, risiko kebocoran tetap tinggi. Sementara itu, Danton, kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Tangerang Selatan, menyatakan bahwa proses evakuasi korban dari reruntuhan ruko berlangsung dengan cepat, namun masih ada beberapa korban yang belum terhitung.

Pasar Cimanggis dikenal sebagai pusat perdagangan kecil yang melayani komunitas lokal. Ruko-ruko di pasar ini biasanya berukuran kecil, dengan dinding tipis dan sistem kelistrikan yang tidak selalu memenuhi standar keselamatan. Sebelumnya, Kota Tangerang Selatan telah mengeluarkan peraturan tentang inspeksi rutin bangunan komersial, namun pelaksanaannya masih terbilang lemah. Data kepolisian menunjukkan bahwa sejak 2018, ada 12 insiden kebakaran di ruko-ruko serupa di wilayah tersebut, menandakan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas.

Kebijakan publik terkait keselamatan bangunan di Indonesia sering kali terfokus pada kode bangunan dan peraturan teknis, namun implementasinya bergantung pada kerja sama antara pemerintah daerah, pengelola pasar, dan pemilik ruko. Di Tangerang Selatan, pemerintah telah memulai program pelatihan bagi pemilik ruko tentang prosedur darurat dan penggunaan alat pemadam kebakaran. Namun, program ini belum mencakup penilaian risiko gas atau bahan kimia, yang menjadi faktor utama pada insiden ini.

Dampak ekonomi dari ledakan ini terasa langsung bagi para pedagang. Sebanyak 20 ruko di area terdekat mengalami kerusakan struktural, sehingga pedagang harus menunda operasional. Penurunan arus pelanggan selama beberapa hari menambah tekanan finansial, terutama bagi pelaku usaha mikro. Pihak dinas perindustrian memantau potensi kehilangan pendapatan bagi 200 pedagang di pasar tersebut, dengan estimasi kerugian mencapai jutaan rupiah.

Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pasar, kejadian ini menegaskan pentingnya kesiapan menghadapi bencana. Pemerintah daerah telah mengumumkan rencana audit keselamatan bangunan komersial setiap enam bulan, serta penyediaan fasilitas pemadam kebakaran darurat di setiap titik strategis. Selain itu, masyarakat diimbau untuk melaporkan kondisi bangunan yang tidak aman, seperti kebocoran gas atau instalasi listrik yang tidak terpasang sesuai standar.

Kejadian ini menempatkan kembali keamanan bangunan sebagai isu utama dalam kebijakan publik. Untuk mencegah insiden serupa di masa depan, dibutuhkan koordinasi lintas lembaga antara Dinas Perhubungan, Dinas Kebakaran, dan Dinas Perindustrian. Penerapan standar keselamatan yang lebih ketat, audit rutin, serta edukasi bagi pemilik ruko akan menjadi langkah penting. Di tengah dinamika pertumbuhan ekonomi kota, menjaga keamanan bangunan komersial bukan hanya soal perlindungan fisik, tetapi juga tentang keberlanjutan usaha dan kesejahteraan masyarakat