Waka Komisi III DPR Minta Polri-Kejagung Bantu Basmi Mafia Pangan

Desakan ini muncul sebagai respons langsung terhadap tuduhan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menyalahkan jaringan mafia di balik melonjaknya harga ayam dan telur di pasar ritel maupun tradisional.

Sahroni menegaskan bahwa Komisi III mendukung penuh agenda Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menyikat praktik kartel atau monopoli distribusi bahan pokok tersebut. "Maksimalkan seluruh aspek penegakan hukum, mulai dari pengawasan, pencegahan, hingga penindakan," ujar Sahroni saat dihubungi pada Jumat (16 Oktober 2026). Pernyataan ini menandakan pergeseran narasi dari sekadar pengawasan administratif di kementerian teknis menuju intervensi hukum yang lebih keras oleh aparat penegak negara.

Anatomi Masalah: Bukan Sekadar Fluktuasi Harga

Dalam konteks ekonomi pangan, istilah "mafia pangan" merujuk pada praktik manipulasi pasokan dan harga yang dilakukan oleh segelintir pelaku usaha. Mereka sering kali bekerja sama dengan oknum tertentu untuk menimbun barang di saat pasokan melimpah, lalu melepasnya dengan harga tinggi saat permintaan naik. Akibatnya, inflasi pangan terjadi meskipun produksi nasional sebenarnya memadai.

Tudingan Amran Sulaiman mengenai harga ayam dan telur bukan tanpa dasar. Dua komoditas ini merupakan sumber protein hewani paling murah bagi mayoritas rumah tangga Indonesia. Ketika harganya naik drastis, daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah langsung terpangkas. Jika harga telur naik, misalnya, anggaran bulanan keluarga untuk gizi harian harus dialihkan ke tempat lain, yang pada gilirannya membebani sektor ekonomi informal lainnya.

Peran Strategis Polri dan Kejagung

Permintaan Sahroni agar Polri dan Kejagung dilibatkan memiliki implikasi hukum yang signifikan. Selama ini, kasus manipulasi pangan sering kali berujung pada sanksi administratif atau peringatan, yang dianggap tidak memberikan efek jera. Dengan masuknya Polri, proses penyidikan dapat dilakukan untuk mengungkap alur dana dan jaringan distribusi yang terorganisir. Sementara itu, Kejagung berperan dalam penuntutan dan penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU) jika terbukti ada aliran dana ilegal dari hasil penimbunan.

Langkah ini juga menjadi ujian independensi aparat penegak hukum. Publik akan mengawasi apakah penindakan ini bersifat komprehensif atau hanya menjadi "kambing hitam" untuk menuduh aktor tertentu tanpa bukti yang kuat. Transparansi dalam proses penyidikan menjadi kunci agar upaya ini tidak dipolitisasi atau disalahartikan sebagai alat kepentingan kelompok tertentu di parlemen.

Dampak terhadap Stabilitas Pasar dan Rakyat

Jika mafia pangan berhasil diungkap dan dihukum, efek dominonya akan terasa pada stabilitas harga jangka menengah. Ketidakpastian harga yang tinggi mendorong para pedagang eceran untuk menaikkan harga secara preventif, menciptakan lingkaran setan inflasi. Penindakan hukum yang tegas diharapkan dapat memutus rantai ini dengan menciptakan rasa aman bagi produsen dan distributor jujur untuk melangsungkan bisnis tanpa takut disaingi secara tidak sehat.

Namun, tantangan terbesar terletak pada kompleksitas jaringan distribusi pangan di Indonesia yang tersebar dari hulu (peternak/petani) hingga hilir (pasar/retail). Data pemantauan harga yang akurat dan real-time dari Kementan, didukung oleh intelijen ekonomi dari Polri, akan menjadi senjata utama. Tanpa data granular yang bisa membuktikan adanya penimbunan atau manipulasi stok, penegakan hukum akan sulit dilakukan secara presisi.

Proyeksi Langkah Selanjutnya

Publik kini menanti langkah konkret dari Polri dan Kejagung. Apakah akan ada operasi tangkap tangan (OTT) atau penyidikan terhadap perusahaan besar yang diduga terlibat? Ataukah ini hanya akan berujung pada rapat koordinasi rutin tanpa hasil yang nyata?

Bagi masyarakat, rekomendasi praktisnya adalah tetap waspada terhadap kenaikan harga yang tidak wajar dan melaporkan indikasi penimbunan melalui kanal resmi Kementan atau Satgas Pangan. Keberhasilan pemberantasan mafia pangan tidak bisa bergantung pada satu institusi saja; ia membutuhkan sinergi antara regulasi yang ketat, penegakan hukum yang tegas, dan pengawasan pasar yang transparan. Jika gagal, tekanan harga akan terus menghantam dapur rumah tangga, memperlebar kesenjangan sosial di tengah pertumbuhan ekonomi yang klaimnya sedang membaik.