Danantara Gerak Cepat Benahi Arsitektur Bisnis PLN: Target 100 GW Surya dan Efisiensi Subsidi

Arahan tegas ini disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Rabu (14/10/2026), yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia serta CEO Danantara Rosan Roeslani. Fokus utama intervensi negara ini pembenahan model bisnis agar PLN lebih tanggap, efisien, dan mampu mengakselerasi target energi bersih nasional.

Langkah strategis ini diiringi dengan perubahan kepemimpinan puncak. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan malam harinya, Suroso Isnandar resmi diangkat sebagai Direktur Utama PLN. Suroso, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan, kini memegang kendali penuh atas transisi operasional perusahaan. Pergantian ini menandakan pergeseran prioritas dari ekspansi infrastruktur fisik menuju optimasi model bisnis dan tata kelola (governance) yang lebih tajam.

Rosan Roeslani menjelaskan bahwa inti dari arahan Presiden adalah percepatan pemanfaatan energi surya hingga kapasitas 100 gigawatt (GW). Dalam konteks kelistrikan, 100 GW setara dengan daya listrik yang mampu menopang kebutuhan sekitar 60 juta rumah tangga. Untuk mencapai angka masif tersebut, Danantara dan PLN harus merevisi kalkulasi biaya produksi (cost of energy) agar lebih kompetitif. Selama ini, hambatan utama adopsi energi terbarukan di Indonesia adalah biaya investasi awal (capital expenditure) yang tinggi dan kerumitan perizinan lahan.

Pembahasan mendalam dalam rapat tersebut mencakup peninjauan ulang struktur biaya PLN. Rosan menegaskan bahwa pembenahan model bisnis ini bertujuan ganda: menekan beban subsidi negara dan meningkatkan produktivitas internal. Selama bertahun-tahun, neraca PLN sering kali memerah akibat selisih antara harga jual listrik (tarif) yang dijaga tetap rendah untuk kepentingan sosial dengan biaya pembangkitan yang terus naik akibat fluktuasi harga bahan bakar fosil. Dengan beralih ke energi surya yang memiliki biaya operasional (operation and maintenance) rendah setelah instalasi, PLN diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada subsidi impor BBM dan gas.

Namun, transformasi ini menghadapi tantangan struktural yang nyata. Skala 100 GW panel surya membutuhkan lahan seluas ratusan ribu hektare dan jaringan transmisi (grid) yang robust untuk menyerap pasokan listrik yang fluktuatif (intermittent). Tanpa pembenahan jaringan transmisi dan penambahan kapasitas penyimpanan energi (baterai), listrik surya yang dihasilkan pada siang hari berpotensi terbuang atau menyebabkan ketidakstabilan tegangan. Oleh karena itu, "peninjauan model bisnis" yang disebut Rosan kemungkinan besar mencakup integrasi teknologi smart grid dan investasi pada sistem penyimpanan energi skala utilitas.

Dari perspektif pengawasan, langkah Danantara mengambil alih kendali strategis PLN menandai pergeseran paradigma dari BUMN tradisional menjadi mesin investasi negara yang agresi namun terukur. Kewajiban untuk menyusun rancangan transformasi yang matang dan memaparkannya kembali kepada Presiden menunjukkan adanya mekanisme akuntabilitas ketat. Publik dan pengamat ekonomi kini akan menguji apakah pembenahan ini mampu memangkas inefisiensi birokrasi di internal PLN, atau justru menambah lapisan manajemen baru yang membebani biaya operasional.

Keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan modal, tetapi juga pada kecepatan eksekusi di lapangan. Jika target 100 GW tercapai dalam tempo yang dijanjikan, Indonesia akan mengunci keamanannya dari gejolak harga energi global dan menurunkan jejak karbon secara signifikan. Sebaliknya, jika proses restrukturisasi ini terhambat oleh birokrasi atau konflik kepentingan dalam pengadaan panel surya, beban fiskal negara justru akan semakin berat. Rakyat banyak kini menantikan bukti konkret: apakah tarif listrik akan tetap terjangkau, dan apakah jaringan listrik akan semakin andal tanpa terganggu oleh intervensi politik yang tidak produktif.