Aksi Bahlil Ini Bisa Ngerem Banjirnya Pasokan Nikel RI di Dunia

Jakarta, 14 Oktober 2026 – Di balik pergerakan harga nikel global, Indonesia kini menegaskan posisinya sebagai pemain kunci yang mampu menyeimbangkan pasar. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meluncurkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang menargetkan penurunan produksi nikel di dalam negeri, sebuah langkah yang diharapkan dapat mencegah kelebihan pasokan (over supply) yang pernah melanda pasar internasional.

Menurut Ketua Umum Federasi Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif Perdana Kusumah, kebijakan tersebut sudah mulai terasa sejak akhir 2025. “Kebijakan pasokan yang lebih ketat sudah menyeimbangkan kembali pasar, mengurangi kelebihan pasokan yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya kepada CNBC Indonesia. Penurunan ini diharapkan mengurangi volume produksi nikel olahan Indonesia sebesar 3,5 % hingga 4 % dibandingkan 2025, di mana produksi mencapai 2,5 juta ton Ni.

Indonesia, yang menguasai sekitar 60 % pasokan nikel dunia, kini menghadapi dinamika baru. Penurunan volume produksi berarti produsen harus menyesuaikan biaya marginalnya. Penyesuaian ini, menurut FINI, memberi tekanan positif pada harga nikel di pasar global. “Biaya marginal yang lebih tinggi memicu prospek harga kini berada di tingkat yang lebih tinggi dibandingkan perkiraan sebelumnya,” jelas Arif.

Namun, tidak semua pihak menganggap langkah ini sebagai solusi jangka panjang. Inventori nikel di London Metal Exchange (LME) dan China masih tinggi, diperkirakan akan melebihi 600 ribu ton tahun ini. Kenaikan stok ini, dikombinasikan dengan ketidakpastian geopolitik, tetap menjadi faktor penahan bagi kenaikan harga. “Kendati kebijakan pasokan nasional berhasil menyeimbangkan pasar, masih tingginya inventori nikel di LME dan China,” tambah Arif.

Di balik statistik, ada cerita tentang bagaimana produsen di Indonesia merespons. Beberapa perusahaan menekankan perlunya investasi dalam teknologi pengolahan nikel yang lebih efisien agar biaya marginal dapat ditekan tanpa harus meningkatkan produksi. Di sisi lain, para pekerja di tambang nikel menanyakan dampak kebijakan ini terhadap lapangan kerja. Menurut data Kementerian Tenaga Kerja, sektor pertambangan nikel menciptakan lebih dari 30 ribu pekerjaan di beberapa provinsi. Penurunan produksi mungkin berdampak pada tenaga kerja, namun pemerintah berjanji akan mengkaji program pelatihan ulang dan diversifikasi industri.

Kebijakan RKAB ini juga menimbulkan pertanyaan tentang strategi jangka panjang Indonesia. Apakah negara ini akan tetap berfokus pada ekspor nikel olahan, atau beralih ke nilai tambah lebih tinggi seperti baterai listrik? Menteri ESDM, Budi Gunadi, menegaskan bahwa Indonesia masih berkomitmen pada industri nikel olahan, namun akan meninjau peluang diversifikasi. “Kita tidak menutup pintu bagi nilai tambah yang lebih tinggi, namun harus diiringi dengan regulasi yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan,” ujarnya.

Di tingkat internasional, para analis menilai bahwa langkah ini dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen nikel yang dapat diandalkan. Dengan mengendalikan pasokan, Indonesia dapat menghindari fluktuasi harga yang tajam, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional. Namun, para pelaku pasar tetap memantau inventori di LME dan China, karena stok yang menumpuk dapat menekan harga meski produksi domestik menurun.

Sementara itu, para pemangku kepentingan di industri nikel menyoroti pentingnya transparansi data pasokan. “Kita butuh data yang akurat tentang produksi, inventori, dan permintaan global agar kebijakan dapat disesuaikan secara real-time,” kata seorang analis pasar di Jakarta. Kementerian ESDM berencana memperkuat sistem pelaporan data pasokan nikel, termasuk integrasi dengan platform LME dan lembaga internasional lainnya.

Di akhir pekan ini, pasar nikel menunjukkan volatilitas yang lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Harga nikel di LME turun sedikit, namun tetap berada di level yang lebih tinggi dibandingkan 2024. Para pelaku industri menyambut baik kebijakan ini, meskipun masih ada tantangan menyesuaikan diri dengan pasar yang lebih ketat.

Dengan langkah RKAB, Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan publik dapat memengaruhi dinamika pasar global. Bagaimana hasilnya akan terwujud dalam beberapa tahun ke depan, masih menjadi pertanyaan bagi semua pihak yang terlibat, namun satu hal yang jelas: Indonesia kini berada di garis depan dalam mengelola pasokan nikel dunia.